Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar biaya perjalanan dinas di 2013 sekitar Rp 21 triliun di Kementerian/Lembaga dan Parlemen dihemat. Karena itu, Banggar menyampaikan usulan ini pada rapat konsultasi dengan Pimpinan Dewan, dan disetujui.
"Kita sepakati untuk dilakukan penghematan untuk kegiatan perjalanan dinas pada APBN 2013 nantinya antara 30-40 persen," ujar Ketua Marzuki Alie seusai memimpin rapat konsultasi dengan Pimpinan Banggar di DPR, Senin (24/9).
Dengan demikian, upaya penghematan biaya perjalanan sekitar 40 persen itu akan mengirit anggaran sekitar Rp 8 triliun. Kata Marzuki, penghematan biaya perjalanan dinas ini dilakukan dan berlaku bukan hanya bagi anggota Dewan, tetapi juga perjalanan dinas bagi pejabat di pemerintahan.
Marzuki mengatakan, dalam rapat ini Pimpinan DPR juga sepakat dengan usulan pihak Banggar, agar dilakukun penurunan belanja barang sebesar 20 persen, dan memindahkan ke belanja modal untuk modal program-program pro rakyat. "Hal ini merespons atas masukan dari berbagai pihak bahwa selama ini belanja barang anggarannya lebih besar daripada belanja modal untuk infrastruktur," ujarnya.
Sementara Ketua Banggar Ahmad Noor Supit mengatakan dalam pembahasan awal RUU APBN 2013 dengan Menkeu ada respons yang baik dari pemerintah soal rencana memangkas anggaran perjalanan dinas ini.
"Kita memahami memang RUU APBN sebelumnya sudah ada rapat pendahuluan pemerintah dan DPR, tetapi ada pembahasan lanjutan dan ada aspirasi begitu kuat dari masyarakat soal pemborosan anggaran perjalanan dinas ini," kata Noor Supit.
Karena itu tambahnya DPR sebagai lembaga politik menyadari adanya aspirasi dari masyarakat tersebut dan segera meresponsnya.
"Kami akan melakukan lobi dengan pemerintah. Dari lobi dengan Menkeu memberikan sinyal bisa lakukan itu," kata Noor Supit.
Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS Tamsil Linrung menambahkan, upaya menurunkan belanja barang sekitar 20 persen akan meningkatkan belanja modal infrastruktur untuk tujuan percepatan pembangunan di daerah.
Selama ini, secara keseluruhan belanja modal untuk infrastruktur tidak lebih dari Rp 170 triliun. "Maka dengan ditekannya belanja barang ini, akan berdampak pada penambahan modal untuk pembiayaan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 200 triliun," ujarnya.
Selain membahas kedua hal tersebut, kata Marzuki, rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Banggar juga menyepakati agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan dengan cost recovery sebesar 15,5 persen dan tax ratio sebesar 12,75 persen menjadi 12,87 persen.
Menurut Tamsil Linrung jika dalam APBN 2012 lalu besarnya anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 24 triliun maka dengan penghematan 40 persen setara dengan Rp8 triliun.
"Perjalanan dinas sekitar Rp24 triliun, jika bisa dihemat 30-40 persen maka ada sekitar Rp 8 triliun uang yang bisa dihemat," kata Tamsil.
