Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mengaku heran dengan sikap publik yang hanya memberikan kecaman kepada legislatif saja perihal intensitas pelaksanaan agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Padahal, tidak jarang pejabat pemerintah dari jajaran eksekutif seperti kementerian atau presiden juga melakukan kunker ke luar negeri. "Saya kadang juga tidak mengerti mengapa kalau kepada DPR kritis sekali, bahkan kritiknya sering over dosis, tapi kalau kepada pemerintah kok tidak berani kritis," ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Media pun, sambung Hajriyanto, juga terkesan menutup mata dengan seringnya kunker yang dilakukan oleh pejabat eksekutif. "Kalau yang kunker ke luar negeri itu eksekutif, dan itu jumlahnya berjibun, kok tidak dipersoalkan. Tapi begitu ada dua tim saja dari DPR para aktivis dan media sudah jempling-jempling," paparnya.

Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar ini menyarankan agar dilakukan kontrol terhadap intensitas kunker ke luar negeri (termasuk DPR dan Presiden) serta jumlah personil pejabat eksekutif yang turut serta di dalamnya.

"Saya setuju DPR dilarang ke luar negeri, tapi eksekutif juga harus dibatasi, seperti misalnya jumlah rombongannya. Apa iya harus sebegitu besarnya sampai satu pesawat penuh," pungkasnya.