Ibarat Membeli Kucing dalam Karung

Badan Anggaran seringkali bekerja dalam waktu mepet dengan anggaran gelondongan yang disodorkan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan).
 
"Waktu kita itu mepet, kita harus membahas anggaran dari Pemerintah yang gelondongan," kata Anggota Banggar dari FP Gerindra, Rindoko Dahono Wingit kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (25/09).
 
Akibatnya, banyak anggaran tidak bisa dibahas secara maksimal. Apalagi anggaran yang ditransfer ke daerah tidak pernah jelas peruntukan dan alokasinya.
 
"Yang menentukan ada di Kementerian Keuangan, kita ini seperti membeli kucing dalam karung," katanya.
 
Padahal di Banggar ada Panja Transfer Daerah yang bertugas membahas soal dana transfer daerah.
 
"Nah di Panja maunya kita rinci persentase dan nominalnya," katanya. Hal ini untuk mengetahui peruntukannya secara rasional.
 
Selama ini, di Komisi II Kementerian Keuangan hanya memberikan data daerah yang akan menerima dana transfer daerah namun tidak memperinci alokasinya. Sehingga tidak jelas berapa masing-masing daerah mendapatkan anggaran.
 
"Masa ada daerah yang mendapatkan anggaran dengan nilai bulat, misalnya Rp 3 miliar atau Rp30 miliar," kata Rindoko sambil tersenyum.
 
Bila pemerintah masih belum memerinci anggaran ke daerah, maka ada kemungkinan Komisi II pun akan membintanginya. "Ya, waktunya kan sudah mepet. Bisa jadi kita bintangi saja," ujarnya.  
 
Ketidakjelasan dana transfer daerah ini pula yang membuka peluang korupsi para kepala daerah. Bahkan, banyak pejabat di daerah yang melakukan kunjungan ke luar negeri.
 
"Termasuk ada kepala sekolah yang diajak berombongan, ibarat arisan, " katanya menyayangkan.
 
Belum lagi anggaran yang tumpang tindih, yakni satu proyek anggarannya ada di beberapa kementerian. Tugas BPK, kata Rindoko, untuk membuka ini semua.