Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun berjanji mengusulkan ke pemerintah pusat agar mengucurkan dana Rp20 miliar untuk perluasan sarana jaringan air bersih di 5 kecamatan di Kabupaten Simalungun pada 2013.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan kepada DPR untuk mengajukan perluasan sarana jaringan air bersih di wilayah pedesaan di Kecamatan Jorlang Hataran, Sidamanik, Tanah Jawa, Panei, dan Hatonduhan ke Kementerian Pekerjaan Umum. 

“Kami optimistis perluasan sarana jaringan air bersih di Kabupaten Simalungun tahun 2013 dengan alokasi anggaran sekitar Rp 20 miliar akan direalisasikan pemerintah pusat. Hasil pembicaraan kami dengan anggota DPR asal Partai Golkar, mereka berjanji akan memperjuangkan dengan serius aspirasi masyarakat Simalungun terkait usulan yang kami sampaikan,” ujar Timbul kepada SINDO di gedung Dewan, kemarin.

Politisi asal Partai Golkar itu menambahkan, salah satu usulan perluasan sarana jaringan air bersih yang sudah disetujui pemerintah pusat adalah di Kecamatan Sidamanik senilai Rp4 miliar dan pekerjaannya dilaksanakan 2013. Perluasan sarana jaringan air bersih di Kabupaten Simalungun, tandas Timbul, diharapkan menjadi salah satu prioritas program pembangunan daerah, karena masih banyak masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang belum menikmati air bersih.

Dia berharap Pemkab Simalungun mampu menggalang dukungan dari pihak swasta untuk membangun sarana air bersih umum di wilayah perdesaan, karena anggaran pembangunan daerah untuk pengadaan dan perluasan sarana jaringan air bersih juga terbatas.

Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtalihou, Jhon Pariaman Saragih mengakui, masih banyaknya warga di Kabupaten Simalungun yang belum menikmati air bersih. Saat ini masih ada sekitar 60% dari 1 juta jiwa penduduk Kabupaten Simalungun yang belum menikmati sarana layanan air bersih dan umumnya tinggal di wilayah perdesaan. 

“PDAM Tirtalihou memang membutuhkan anggaran yang besar untuk peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih hingga ke wilayah perdesaan. Akibat keterbatasan anggaran pembangunan, kami belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal,” ujar Jhon.