Tumpang tindih pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar masih terjadi. DPRD menemukan adaya alokasi anggaran kebersihan pada BLHD Makassar.

Total anggaran yang diusulkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 sebesar Rp100 juta. Sementara, SKPD terkait pengelolaan kebersihan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pengusulan anggaran ini dinilai tak rasional karena Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) tidak terkait penanganan kebersihan.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Amar Bustanul menilai, anggaran kebersihan yang dikelola BLHD terkesan pemborosan. Kata dia, seharusnya dana sosialisasi kebersihan diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan kecamatan sebagai leading sector. ”Penanganan masalah kebersihan sudah dianggarkan di kecamatan, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Makassar. Jika BLHD kebagian anggaran kebersihan, itu untuk apa ?,” pungkasnya kepada SINDO, kemarin. Amar mengaku pesimistis anggaran sosialisasi tersebut bisa terserap mengingat tahun anggaran 2012 hanya tersisa tiga bulan.

Menurutnya, seharusnya pemkot mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas mengingat masih banyak sektor lain yang membutuhkan seperti bidang infrastruktur. Selain itu, Amar juga menyoroti alokasi anggaran pengolahan lingkungan sebesar Rp360 juta. Pasalnya, usulan tersebut sebelumnya tidak tercantum dalam APBD Pokok 2012. Terpisah, BLHD Makassar Mappalalogau Tantu yang dikonfirmasi mengatakan, anggaran sosialisasi kebersihan tersebut terkait penyuluhan persampahan. Program yang akan dilaksanakan antara lain penyampaian pentingnya bank sampah, penyuluhan persampahan, pengolahan air tanah oleh hotel, restoran dan industri. 

“BLHD memang mendapat anggaran kebersihan, mengenai jumlahnya saya tidak hapal. Anggaran kebersihan ini digunakan untuk penyuluhan, bukan pada pelaksanaannya.Memang ratusan juta karena untuk bersosialisasi memerlukan banyak anggaran,” katanya. Menurutnya, anggaran itu telah ada dialokasikan dalam APBD Pokok 2012. Sosialisasi yang dilakukan BLHD, kata dia tidak seperti Dinas Kebersihan dan Persampahan yang mencakup aspek teknis.

Mappalalogau mengaku, penyuluhan persampahan ini akan melibatkan 50 penyuluh yang memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan.