Pemerintah merevisi target swasembada gula yang sebelumnya sebesar 5,7 juta ton hingga 2014, menjadi 3,1 juta ton. Revisi target swasempada gula tersebut menurun hampir sebesar 45,6 persen. 

Jika merujuk postur APBN, anggaran kementerian untuk perkebunan memang sangat miris. Dari Rp 17,8 triliun APBN untuk Kementerian Pertanian (Kementan), sektor Perkebunan hanya mendapat alokasi Rp 1,77 triliun. Keadaan ini makin memperparah upaya peningkatan kapasitas perkebunan nusantara yang dikelola pemerintah.

Anggota Komisi IV dari FPKS  Ma'mur Hasanuddin mengaku prihatin jika menilik anggaran yang begitu kecil dengan komoditas perkebunan yang begitu banyak seperti tebu, kopi, teh, kakao, sawit, cengkeh, dan lain sebagainya.

"Kerja sama dengan swasta untuk mengelola perkebunan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi minimnya alokasi anggaran untuk perkebunan. Selama ini swasta lebih senang melakukan investasi di sektor perkebunan melalui kepala sawit ketimbang gula.  Sawit harganya tinggi di pasaran global," kata Ma'mur Hasanuddin, Rabu (10/10).

Selama ini revitalisasi dan modernisasi pabrik gula berjalan stagnan. Berbagai upaya yang dilakukan dengan anggaran yang besar untuk mendukung swasembada gula, tampaknya belum memberikan dampak yang memuaskan. Sebabnya, dukungan lahan pertanian bagi sektor perkebunan seluas 350.000 hektar yang dijanjikan pemerintah, hingga saat ini belum berjalan lancar. Padahal laju konversi lahan tebu terus terjadi setiap tahun di berbagai sentra produksi.

"Swasembada gula harus tercapai. Sudah saatnya importasi dihentikan dengan segera. Petani membutuhkan realisasi nyata pemerintah untuk memberikan proteksi maksimal di tahap produksi, distribusi hingga pemasaran," tegasnya.