Sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi bakal tertunda menyusul minimnya tambahan anggaran untuk program pengelolaan sumber daya air. Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal tersebut, dalan rilisnya, Selasa (9/10).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKS di Komisi V itu menilai, seharusnya  pembangunan dan rehab jaringan irigasi menjadi prioritas dalam RAPBN 2013 seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung domestic connectivity.

Kata Sigit, ketahanan pangan, ketahanan energi dan infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity adalah prioritas keempat dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013. "Namun, dalam kebijakan penganggarannya, ternyata ketahanan pangan belum menjadi prioritas. Terbukti dari minimnya tambahan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Dari Rp 7,684 triliun penambahan yang diusulkan, dana yang disediakan hanya Rp 1,642 triliun," ujar Sigit.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur I ini mengaku khawatir sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas pertanian bakal tertunda akibat minimnya anggaran yang tersedia.

Program pengelolaan SDA yang terancam tertunda karena kekurangan anggaran sebesar Rp 7,6 triliun tersebut di antaranya pembangunan jaringan irigasi seluas 143.246 hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 238.504 hektare, dan jaringan rawa 98.104 hektare. "Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp 1,642 triliun, otomatis tidak semua bisa dibiayai. Dan target untuk swasembada pangan akan sulit tercapai," kata Sigit.

Seperti diketahui, dalam pembahasan RAPBN 2013, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 20,344 triliun untuk menutupi kekurangan anggaran untuk program pembangunan di 2013. Untuk program pengelolaan SDA, Kementerian PU mengajukan tambahan sebesar Rp 7,684 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 18,724 triliun untuk program pengelolaan SDA.

Namun, setelah melalui pembahasan panjang antara Banggar dan pemerintah, penambahan yang disetujui untuk program pengelolaan SDA hanya sekitar Rp 1,6 triliun lebih. Sebaliknya, program penyelenggaraan jalan yang juga menjadi prioritas keempat dalam arah kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2013 mendapat penambahan cukup signifikan yaitu sebesar Rp 6,528 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 34,571 triliun. Sehingga total anggaran untuk program penyelenggaraan jalan mencapai Rp 41,099 triliun atau dua kali lipat dari anggaran untuk program pengelolaan SDA yang hanya sebesar Rp 20,366 triliun.

Sigit mengatakan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi mendesak untuk bisa meningkatkan produktivitas panen hingga 1 ton per hektare (ha). Apalagi, saat ini 52 persen kondisi jaringan irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen berada dalam kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Irigasi yang rusak sebagian besar berada di wilayah Jawa, padahal total produksi padi nasional 51 persen berasal dari wilayah tersebut.

Kementerian Pertanian mengestimasi kebutuhan dana perbaikan saluran irigasi yang rusak mencapai Rp 21 triliun di seluruh Indonesia. Sementara berdasarkan renstra Kementerian PU tahun 2010 -2014  ditetapkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 500.000 ha. Namun, hingga tahun ini yang sudah terealisasi 263.513 hektar dan sisanya 238.500 ha akan ditangani dua tahun mendatang.

"Pengurangan anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersebut jelas akan berdampak pada upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi menjadi 10 juta ton pada tahun 2014. Tanpa jaringan irigasi yang andal, target produktivitas panen 1 ton/ha sulit terealisasi," pungkas Sigit.