Proyek JSG Harus Transparan

Pegiat antikorupsi meminta pembangunan Jember Sport Garden (JSG) dilakukan secara transparan. Pasalnya, nilai proyek JSG sangat besar sehingga membuka peluang untuk dikorupsi.

Koordinator Government Corruption Watch (GCW) Andik Sungkono mengatakan, mega proyek senilai Rp 200 miliar itu harus dilaksanakan secara terbuka sejak lelang tender hingga pengerjaan proyek. Salah satu kejanggalan proyek tersebut adalah tidak ada papan nama. “Kita masih menduga pembangunan JSG itu belum memasang papan nama yang menunjukkan siapa yang mengerjakan proyek itu,” kata Andik Sungkono, kemarin. 

Padahal prinsip transparansi itu sudah diatur sesuai dengan UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, transparansi pengerjaan proyek juga harus sesuai Perpres nomor 70 Tahun 2012. Salah satu pasal menyebutkan, proyek tersebut harus memasang papan nama. Hal ini yang belum tampak di lokasi proyek JSG di Kecamatan Ajung. Sekadar diketahui, JSG ini menelan dana APBD 2012 sampai 2013 dengan nilai hampir Rp 200 miliar. 

Bupati MZA Djalal berharap, pembangunan JSG itu dimanfaatkan untuk tempat wisata keluarga. Pembangunan JSG ini persisnya menelan biaya Rp 193,7 miliar yang dikerjakan hingga Desember tahun 2013 sesuai nilai pemenang tender yakni PT PP. PT PP penawarannya lebih rendah dari tiga perusahaan lainnya yang ikut tender seperti PT Waskita Karya 196 miliar, PT Adhi Karya 196 miliar, dan PT Hutama Karya Rp 197 miliar.

Pembangunan JSG menggunakan dana APBD Jember dari tahun 2012 sampai 2013. Nantinya stadion JSG diperkirakan bisa menampung 20 ribu pengunjung. Bangunan stadion tertutup ini membutuhkan lahan seluas 50 hektare. Lahan seluas itu terdiri dari lahan Pemkab Jember seluas hampir 20 hektare dan sisanya membeli lahan warga sekitar.

Ketua Komisi C DPRD M Asir juga mengatakan, pihaknya sepakat dengan desakan transparansi pengerjaan proyek besar tersebut. “Kita memang sudah ke sana dan melihat langsung. Tidak ada papan nama penggarap proyek tersebut. Kita sayangkan tidak adanya transparansi itu,” kata Asir. 

Politisi asal PDIP ini akan meminta kepada Dinas Cipta Karya untuk memperhatikan hal itu. “Jangan sampai ada celah yang kurang dalam tahapan pengerjaan JSG, ini pekerjaan besar dan harus menaati aturan yang ada,” tandasnya. 

Berdasarkan catatan SINDO, sejumlah proyek prestisius pada akhirnya mangkrak dan tidak maksimal dipergunakan sesuai fungsinya. Sejumlah proyek tersebut antara lain, Bandara Notohadinegoro dan Gedung Pemkab atau akrab disebut Gedung eks BHS. 

Bandara Notohadinegoro yang mengkrak sejak setahun lalu menelan dana Rp30 miliar lebih. Sedangkan Gedung eks BHS meski tidak semua ruangan dimanfaatkan dinas-dinas, namun pembangunannya menelan dana sekitar Rp 5 miliar lebih.