Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Ade Komarudin mendukung kebijakan serta upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Indonesia tidak lagi mengimpor garam konsumsi. Pasalnya, kebutuhan garam konsumsi dalam negeri sudah bisa dipenuhi dari produksi petani garam dan kelompok binaan dari PT Garam (Persero).
"Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo pantas diapresiasi, sekaligus membuktikan pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi petani garam. Ke depan, petani tidak perlu lagi mengeluhkan membanjirnya garam impor," kata Ade di Jakarta, Senin (15/10).

Menurut dia, dalam rangka mendukung kebijakan KKP, SOKSI menginstruksikan pengurus daerah, khususnya di sentra produksi garam untuk menyusun program untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan ke petani garam. Apalagi KKP terus memberikan pembinaan dan bantuan kepada kelompok-kelompok petani garam agar terus memproduksi garam berkualitas. Jika produksi garam petani terus berkembang, maka Indoensia tidak lagi harus mengimpor garam konsumsi. Dalam hal ini, pemerintah akan terus menggenjot produksi garam nasional untuk mewujudkan swasembada.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, KKP terus melakukan pembinaan kepada petani garam, di antaranya melalui kegiatan pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar). Setiap kelompok petani garam mendapat alokasi dana sebesar Rp 50 juta, dan hingga saat ini luas lahan tambak garam binaan seluas 10.000 hektare. Namun, hingga akhir 2012 ini, jumlah kelompok petani garam binaan akan meningkat dengan luas lahan 16.000 hektare. Apabila di setiap hektare lahan rata-rata memproduksi 80 ton garam, maka total produksinya mencapai 1,4 juta ton.

"Bila ditambah hasil produksi garam petani yang belum menjadi binaan yang luas lahannya sekitar 10.000 hektare atau produksi 1,9 juta ton, maka produksi nasional bisa mencapai 2,3 juta ton," kata Sharif.