Pemerintah diminta lebih serius mengalokasikan pasokan gas untuk domestik, menyusul adanya kesiapan Plan of Further Development (POFD) atau rencana pengembangan lanjutan untuk lapangan gas Tangguh Train 3 di Papua.

Setelah train 1 dan 2 disepakati, BP Indonesia sebagai operator Blok tersebut telah menyepakati untuk memberikan 40 persen hasil gas train 3 Blok Tangguh berkapasitas 3,8 juta ton per tahun (MTPA) untuk kepentingan dalam negeri seiring dengan tuntutan kebutuhan gas dalam negeri bagi kepentingan pembangkit listrik, industri dan transportasi melalui program konversi BBM ke gas.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Sohibul Iman menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan domestik akan pasokan gas semakin tinggi, mengingat kondisi bahwa kebutuhan gas industri yang hampir setiap tahun defisit, minimnya pasokan gas untuk pembangkit, serta program konversi BBM ke BBG yang jalan di tempat. Karena itu pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas pemenuhan pasokan gas dalam negeri.

"Harus tepat, jelas dan transparan," kata Iman kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 23/10).

Menurut Iman, salah satu penyebab membengkaknya subsidi listrik yang membuat pemerintah mengajukan rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik adalah karena kurangnya pasokan gas untuk pembangkit. Sehingga PLN terpaksa menggunakan BBM yang harganya jauh lebih mahal.

"Karena masalah listrik menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah harus memiliki pijakan prioritas yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, yaitu pasokan gas untuk pembangkit listrik," demikian Iman.