Komisi IX Tunggu Daftar Inventarisasi Masalah

Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke DPR.

"Inpres sudah di keluarkan oleh Presiden tetapi DIM belum dikirim. Tetap saja tanpa DIM pembahasan juga tidak bisa jalan. Kita berharap masa sidang yang akan datang sudah bisa dibahas. Sebab, saya yakin pertengahan 2013 nanti anggota DPR akan sibuk persiapan Pilpres 2014," tandas Rieke di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10).

Kasus TKI yang mendapat perlakuan diskriminatif tidak hanya sekali dua kali terjadi di Malaysia. Menurut Rieke, bukti bahwa peraturan hukum di Malaysia diskriminatif bukan berdasarkan pernyataan pihak Indonesia saja. Sebelumnya, lanjut Rieke, Pemerintah Kamboja akhirnya melakukan moratorium dikarenakan Pemerintah Malaysia melakukan pembiaran terhadap pada pelanggaran HAM warga negara mereka (Kamboja).

Rieke juga menilai Pemerintah kurang mengambil langkah tegas dalam perlindungan terhadap kasus hukum TKI yang berada di luar negeri termasuk kasus Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu yang terancam hukuman mati.

Sebagaimana diketahui, Frans Hiu, 22, dan Dharry Frully Hiu, 20, kakak beradik yang bekerja di sebuah kedai di Malaysia, dan saat itu bekerja menjaga kedai video game. Pada Kamis (18/10) lalu, kedua TKI tersebut divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Syah Alam, Selangor atas tuduhan pembunuhan terhadap Kharti Raja (WN Malaysia) pada 3 Desember 2010 silam.

"Selama ini yang proaktif selalu Pemerintah Daerah. MoU itu kan bagian Pemerintah Pusat. Majikannya saja membela, masa Presiden-nya tidak membela. Setelah disiarkan media baru diberikan pengacara, tetapi kan sudah divonis mati," ujar Rieke.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning meminta kepada Presiden untuk lebih peduli terhadap rakyatnya yang dalam hal ini para TKI yang mendapatkan perlakuan diskriminatif atau pelanggaran HAM di luar negeri.

"Kalau memang peduli sama rakyatnya, Presiden harus menemui pemerintahan Malaysia. Ini sudah menyangkut persoalan nyawa manusia. Dalam membuat kesimpulan politik kan tidak bisa tanpa sikap dari Presiden," ujarnya.

Selanjutnya Komisi IX akan membuat surat resmi melalui pimpinan DPR untuk ditujukan kepada Presiden agar mengambil langkah tegas.

"Kita mau buat terobosan walaupun sebentar lagi kita reses. Saya berjanji dengan teman-teman dari Pokja untuk segera membuat kesimpulan politik. Walau ini seolah-olah pekerjaannya Kementerian Tenaga Kerja, tetapi ke depannya kita akan panggil juga Duta Besar, mereka saya rasa ikut bertanggung jawab," tandasnya.