DPR Minta Konsultan Hukum Arab Saudi Dimaksimalkan

Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Muhammad Baghowi meminta Kementerian Agama memaksimalkan peran konsultan hukum yang telah disewa di Arab Saudi untuk membela hak-hak para jemaah Indonesia yang kerap kali dilanggar oleh pengusaha-pengusaha Arab Saudi seperti pengusaha angkutan, katering, dan pemondokan.

DPR, menurutnya, telah menyetujui anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk menyewa konsultan hukum tersebut. Namun, sampai saat ini beberapa pernjanjian atau kontrak kerja sama yang dilanggar dan merugikan jemaah tidak kunjung bisa dimenangkan.
 
"Sebenarnya haji itu hanya Arafah, Muzdalifah dan Mina, hanya lima hari, yang lainnya itu banyak ziarah saja, tapi selalu saja kesalahan dan kerugian dialami jemaah dalam pelaksanan haji," ujar Baghowi dari Mina, Jumat (26/10).

Baghowi mencontohkan bagaimana pemondokan dan transportasi jemaah haji yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti banyaknya pemondokan yang diisi oleh jemaah haji melebihi kapasitas, kurangnya fasilitas seperti kamar mandi dan lift di pemondokan dan berbagai kasus mogoknya bus dan terbakarnya bus yang mengangkut jemaah haji Indonesia.

"Pada saat perjalanan ke Arafah kita banyak sekali melihat bus yang mengangkut jemaah haji Indonesia mogok di jalan menuju Arafah. Apa tidak diatur dalam kontrak mengenai kondisi bus yang harus prima?" tegas  Baghowi.
 
Dengan kondisi seperti ini, menurutnya, maka jangan salahkan DPR jika akhirnya ingin merevisi UU 13 tentang Haji dan memisahkan peran Kementerian Agama sebagai operator haji ke satu badan haji khusus.

"Kita sudah selesaikan pembahasan tingkat 1, tinggal diharmonisasi di Baleg.Insya Allah dalam sidang besok masuk paripurna. Memang tidak langsung dioperasikan badan ini, perlu tahap transisi karena perlu waktu untuk mempersiapkannya," katanya.