Dewan Kritisi Pengerjaan Stadion Bekasi

Komisi B DPRD Kota Bekasi mengkritisi pengerjaan mega proyek Stadion Bekasi senilai total Rp 450 miliar. Pengerjaan mega proyek “multiyears” tersebut dinilai lambat.

Demikian penilaian Komisi B DPRD Kota Bekasi setelah menginspeksi pengerjaan stadion yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani itu, beberapa waktu lalu. Inspeksi dilakukan utuk mengawal pelaksanaan megaproyek yang biayanya didanai dari APBD Kota Bekasi dan APBD Jawa Barat itu.

“Berdasarkan kesepakatan, pengembang menjanjikan penyelesaian tahap dua pada Oktober 2012 sebesar 1,4 persen. Namun saat kami pantau ke lokasi, pengembang mengaku baru menyelesaiakan 0,4 persen tahapan pengerjaannya,” ucap Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata saat dihubungi Minggu (28/10/12).

Menurut Ariyanto, pengerjaan tahap dua ini berupa pemasangan tiang pancang untuk tribun barat dan timur. Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pengerjaan tahapan tersebut sebesar Rp 95 miliar.

“Deputi Manajer proyek dari PT Prambanan selaku pemenang lelang beralasan, pekerjaan mereka terhambat karena adanya keterlambatan datangnya besi dari pemasok,” kata Ariyanto.

Terhadap alasan yang disampaikan pengembang tersebut, Komisi B memahami, tapi tanpa melonggarkan pengawasan. Pemancangan tribun barat dan timur itu harus rampung tepat waktu.

Pasca pemancangan tribun barat dan timur, pengerjaan konstruksi fisiknya akan dilanjut pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pula, tribun barat dan timur tersebut harus sudah bisa dipergunakan untuk menampung penonton dengan kapasitas 18.000 orang.

“Pada tahun 2014, fisik stadion dirampungkan dengan pembangunan tribun utara dan selatan, hingga sentuhan-sentuhan akhir lainnya. Kapasitas total penumpang saat stadion rampung seratus persen mencapai 32.000 orang.

Pemancangan setadion pada tahap awal memakan biaya Rp 28 miliar yang berasal dari Pemerintak Kota Bekasi senilai Rp 3 miliar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 25 miliar. Pada tahap kedua, Pemkot Bekasi kembali menggelontorkan Rp 45 miliar dan Rp 50 miliar lainnya dikucurkan Pemprov Jabar.

“Karena megaproyek ini memakan anggaran yang sangat besar, maka dari itu pengawasan pengerjaannya harus dilakukan seketat mungkin. Jangan sampai ada kesalahan apalagi penyelewengan,” katanya.