Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai peristiwa pertikaian antara warga di Lampung Selatan disebabkan aparat keamanan terutama kepolisian tidak maksimal menangkal secara dini potensi terjadinya konflik. Menurut dia, Polsek yang telah dikonsepsikan sebagai Polisi Masyarakat dan Polsek kuat oleh Markas Besar Polri juga tidak secara serius dioptimalkan oleh Mabes Polri.

“Kinerja kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan (apapun fakta pemicu konfliknya). Konsep Polmas di Polsek-Polesk tidak berjalan dimana tugas utamanya adalah deteksi, dan terutama diarahkan untuk pencegahan,” ungkap Eva kepada Okezone, Rabu (31/10/2012).

Faktor lain kata dia, disebabkan problem politik penegakkan hukum Mabes Polri yang tidak memperkuat Polsek dan kebijakan Mabes tentang pengalokasian anggaran yang minim ke Polsek-Polsek. Parahnya lagi, kata dia selain rawannya anggaran yang rawan dikorupsi atasannya namun juga membudayanya setoran terhadap pimpinannya.

“Dari perimbangan alokasi anggaran justru gede di Mabes dan diperparah dengan sistem keuangan yang rawan dikorupsi para komandan (cash based) dan dorongan setoran,” jelas dia.
Problem praktis kata anggota Komisi III itu, soal kecukupan dana sehingga konsep Polsek kuat tidak akan efektif tanpa dukungan APBD.

“Dalam konsep Polsek kuat, polisi memerankan clearing house/fasilitator (seperti amanat UU PKS) untuk lembaga adat, forum elit lokal, tokoh-tokoh komunitas, menyelenggaran pertemuan-pertemuan informal dengan mereka untuk mendapat informasi sebanyak mungkin,” jelas dia.

Oleh sebab itu, pemerintah harus merubah politik anggaran sehingga tidak hanya memperkuat sistem di pusat melainkan sebuah pemerataan dengan Polsek daerah harus segera dilakukan agar pertikaian antar kampung bisa secara dini ditangkal dan dicegah secara dini.

“Tidak ada duit untuk itu. Pemerintah dan Mabes harus merubah politik anggaran, Mabes harus membangun sistem non cash based, transparan, merit system fair demi memastikan konsep Polmas-Polsek kuat dan dapat berjalan efektif,” tandasnya.