Kalangan anggota Komisi I DPR meminta Amerika Serikat bersikap objektif untuk menilai kemajuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat dalam menjunjung penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia. Pasca era reformasi, Kopassus lebih humanis dan proaktif mendekati diri kepada rakyat melalui operasi militer selain perang (OMSP).
"Kopassus telah berubah, bahkan terus berbenah dari hari ke hari, bukan saja dari sisi kualitas namun juga dari sisi pendekatan strategi," tegas anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Kertopati di hadapan senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Richard G Lugar dan Duta Besar AS Scot Marciel di Jakarta, akhir pekan lalu.
Pertemuan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan. Sementara anggota Komisi I lain yang hadir, selain Nuning, adalah Sidarto Danusubroto, Helmy Fauzi dan Lily Wahid.
Susaningtyas, yang juga Ketua DPP Partai Hanura, meminta AS untuk mengapresiasi Kopassus. Apalagi sekarang Kopassus lebih humanis.
Di sisi lain, Susaningtya mengatakan, pendidikan di Kopassus juga sudah memiliki kurikulum hak asasi manusia (HAM). Bahkan Kopassus juga memiliki beberapa program sosial dan program penghijauan yang sangat populer. "AS juga sudah melihat perkembangan dan kemajuan dari Kopassus yang lebih humanis," ujar dia.
Sementara itu, Scot Marciel dalam siaran persnya mengatakan, hubungan Indonesia dengan AS meningkat signifikan dalam tujuh tahun terakhir ini. Antardiplomat kedua negara telah banyak melakukan kunjungan dan kerjasama serta mendiskusikan pertahanan, pendidikan dan isu-isu lainnya.
Misalnya, kerja sama militer telah meningkat sejak tahun 2005 ketika Amerika memulihkan hubungan dengan tentara Indonesia.
AS juga akan memulai kembali kerjasama dengan satuan Kopassus.
AS beranggapan Kopassus pada umumnya telah berubah, namun otoritas AS akan terus memantaunya.
Pendidikan juga akan menjadi salah satu isu penting. Orang Indonesia yang belajar di Amerika naik 30 persen per tahun, dan bahwa pejabat-pejabat berharap angka ini akan terus meningkat.
Pengamat militer Salim Said menilai setiap bentuk kerja sama dengan negara lain yang akan digelar pemerintah AS harus mendapat persetujuan dari Kongres AS karena hal itu akan terkait pula dengan kebijakan anggaran untuk membiayainya.
Karena itu, sikap pemerintah AS untuk membuka kerja sama luas dengan Kopassus tidak akan bisa dengan mudah dilaksanakan karena Kongres AS juga berperan sangat besar dalam pengambilan keputusan di sana.
Menurut Salim, kalau pun ada yang dibuka, paling-paling hanya dalam bentuk latihan kecil-kecilan yang pastinya tidak akan bisa dilakukan di AS.
