Pendidikan gratis 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan sepertinya tidak akan bisa dimulai tahun depan.

Karena, anggaran program ini sama sekali tidak dimasukkan Pemko Medan dalam Rancangan APBD 2013. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan Muslim Maksum mengatakan, tidak ada dukungan anggaran yang diajukan Pemko Medan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013. Justru sebaliknya, anggaran pendidikan untuk belanja langsung turun. 

Tapi jika tidak, maka dipastikan program pendidikan gratis hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya dalam tataran wacana. Wali Kota Medan Rahudman Harahap awal Oktober lalu mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, Pemko Medan berencana merealisasikan program pendidikan gratis 12 tahun. Artinya, biaya pendidikan untuk siswa sekolah dasar (SD) hingga SMA bakal digratiskan. Pendidikan gratis itu akan dilakukan secara bertahap, khususnya untuk tingkat SMA. 

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Surianda Lubis menilai, hingga kini belum terlihat terobosan nyata bidang pendidikan yang dilakukan Pemko Medan. Masih banyak siswa putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi orang tua. “Salah satu persoalan yang sampai saat ini adalah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di tingkat pendidikan menengah. Ditingkatan ini masih banyak para orang tua yang kesulitan dalam mensekolahkan anakanaknya,” ujar Surianda. Tak dipungkiri, saat ini beban biaya pendidikan di tingkat SMA masih relatif tinggi. 

Sehingga membuat sebagian orang tua memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya.“ Pernyataan Wali Kota tempo hari itu menjadi sebuah kabar bahagia bagi mereka. Tapi, seharusnya ditunjukkan dalam usulan anggaran APBD 2013,” katanya. Surianda mengakui, program beasiswa yang disediakan Pemko Medan selama ini cukup membantu para siswa. Hanya saja, program semacam itu tidak menyentuh sepenuhnya anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Dia tidak memaksakan program pendidikan gratis 12 tahun bisa dijalankan sekaligus. Tapi paling tidak ada upaya nyata untuk merealisasikannya. 

“Jika tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, bisa dilakukan bertahap.Namun,harus terukur dan tidak diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri,” ucap Surianda. Anggota Komisi B DPRD Kota Medan lainnya Roma P Simaremare sejak awal sudah pesimistis program pendidikan gratis 12 tahun bisa terealisasi mulai tahun depan. Sebab, anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Paling tidak satu siswa membutuhkan biaya Rp1 juta pertahun. “Dari mana anggarannya kalau minimal untuk satu siswa Rp1 juta per tahun?” katanya. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Medan, saat ini jumlah siswa TK hingga SMA berjumlah 536.785 siswa dari 1.865 sekolah. Oleh karena itu,dia meminta Pemko Medan mematangkan dulu konsep pendidikan gratis yang dimaksud. ”Jangan sampai statemen bagus tetapi pelaksanaannya tidak ada. Bisa dimusuhi rakyat nanti,” tukas Roma. Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Juliandi Siregar juga menilai program sekolah gratis itu mustahil bisa dimulai tahun depan. Karena hingga kini masih banyak persoalan di lapangan. 

Dia mencontohkan, untuk jenjang SD dan SMP yang sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS), dalam praktiknya masih banyak pungutan yang terjadi di sekolah.