Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang hilang, Jokowi disarankan merombak pejabat Biro Hukum. Salah satu lahan Pemprov yang melayang adalah di Meruya Selatan, Jakarta Barat. Dewan sudah membentuk Pansus. Namun, pembentukan Pansus itu dipertanyakan.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Lulung Lunggana membenarkan kalau Pansus Meruya sudah berjalan. Dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Meruya, dewan terus me­manggil pihak-pihak yang ber­sengketa, yakni Biro Hukum Pemprov DKI dan manajemen PT Portanigra.

Melihat kasus ini, lanjut Lulung, sebenarnya yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta bukan mempersoalkan keputusan hukum yang dikeluarkan MA. Melainkan, keberadaan orang-orang di Biro Hukum DKI, yang tidak bisa bekerja maksimal dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan kewibaan pemprov.

“Kasus ini harus jadi pelajaran berharga bagi Biro Hukum, agar kasus serupa tidak terulang lagi. Bahkan kalau saya boleh usul kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) agar merombak orang-orang di Biro Hukum,” tegasnya di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, kasus sengketa lahan di Meruya Selatan kembali mencuat setelah pihak Por­tanigra memenangkan kasus hukumnya di Mahkamah Angung (MA). Putusannya, MA mewa­jibkan pemprov harus membayar uang ganti rugi kepada PT Portanigra Rp 391 miliar.

Namun, Pemprov DKI yang kini dipimpin Gubernur Jokowi melawan dan akan menempuh upaya hukum berikutnya, yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Melihat kondisi ini, dewan pun tidak tinggal diam. Diketuai oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Inggard Joshua, dewan kemudian membentuk Pansus Meruya. Bahkan pansus saat ini sudah berjalan.

Pansus sudah memanggil pihak yang bertikai, yaknin Biro Hukum DKI dan Manajemen PT Portanigra. Badan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta pun tak luput di­mintai informasinya oleh pansus.

Pengacara Pemprov DKI Manihar Situmorang menyatakan, pihaknya kebingungan dengan maksud pembentukan pansus tersebut. Selain itu, dia juga yakin, pembentukan pansus itu ada­lah desakan dari Portanigra.

Melihat pembentukan pansus tersebut, warga Meruya Selatan, Jakarta Barat mengaku, akan terus mengawal supaya pansus tidak melenceng dari fungsinya.

“Warga akan tetap mengawal. Jika terbukti Portanigra di belakang pembentukan pansus, kita akan impotenkan dan bubarkan pansus jika salah kaprah,” kata Ketua Tim Kerja Warga Meruya, Sukayat HS.