Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengusulkan kenaikan tunjangan bagi Ketua RW dan RW di Kota Daeng. Hanya saja, Pemerintah Kota (Pemkot) enggan menanggapi usulan tersebut dengan alasan keterbatasan anggaran. 

DPRD mengusulkan agar ada kenaikan tunjangan menjadi Rp50.000 per bulan dari sebelumnya hanya Rp25.000 per bulan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar Irianto Ahmad mengatakan, usulan kenaikan tunjangan bagi ketua RT/RW tersebut dilakukan karena tugas mereka dalam pelayanan masyarakat terbilang besar. 

Apalagi, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), tugas mereka menjadi semakin besar karena harus melakukan pengawasan dan pendataan masyarakat. Karena itu, Irianto menyatakan jika kenaikan tunjangan adalah hal yang wajar. Apalagi, nilai APBD Makassar sudah mencapai triliunan. “Dengan bertambahnya tunjangan operasional ketu RT/RW, akan menambah semangat mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di lingkungan masing-masing,” katanya di DPRD Makassar, kemarin. 

Karena itu, dia berharap agar usulan penambahan tunjangan ketua RT/RW bisa direspons oleh pemkot. Apalagi, kenaikannya tidak signifikan dan dianggap tidak akan membebani APBD Makassar. Hanya saja,usulan tersebut disanggah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkot Makassar Ibrahim Saleh.

Dia menyatakan, dengan struktur APBD saat ini, sangat sulit untuk menaikkan tunjangan ketua RT/RW.Apalagi, insentif yang diberikan kepada aparat pemerintah paling bawah tersebut, sudah menjadi keputusan Wali Kota Makassar yakni sebesar Rp25.000. “Untuk menambah tunjangan operasional mereka kami belum bisa memutuskan hari ini. Karena anggaran untuk RTRW sudah dipatok seperti itu,” jelasnya, kemarin. 

Terkait dengan tugas ketua RT/RW, Ibrahim Saleh yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menilai, aktivitas mereka tidak terlalu berat karena hanya dilingkup rukun warga dan rukun tetangga. Dalam menjalankan pengawasannya, tugas RT dan RW juga dibantu oleh masyarakat.

Hal senada disampaikan Asisten III Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemkot Makassar Syahrir Sappaile. Menurutnya, untuk menambah tunjangan operasional ketua RT/RW memang sudah tidak memungkinkan.

Dengan jumlah ketua RT sebanyak 5.400 orang dan ketua RW 9.400 orang,akan dibutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per bulan atau Rp6 miliar per tahun untuk membayar tunjangan. “Saya kira tidak memungkinkan lagi jika dana tunjangan ini ditambah karena sudah menjadi keputusan dari wali kota,” katanya. 

Kendati ditolak, Irianto Ahmad tetap ngotot agar tunjangan ketua RT/RW tetap dinaikkan. Dia meminta agar usulan tersebut dibahas secara mendalam. “Kita jangan putuskan sekarang karena kalau diputuskan sekarang maka tunjangan mereka tidak ditambah,” terangnya.