Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Eddy Pratomo, menanggapi santai ulah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang melaporkannya ke Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menurut dia, Marty tak mempersoalkan polemik kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Jerman yang mengundang kritik masyarakat. "Sejauh ini (Marty) belum menghubungi saya, mungkin beliau sibuk. Beliau percaya penjelasan KBRI sudah cukup jelas," kata dia kepada Tempo, Selasa, 27 November 2012.

Menurut Eddy, pihaknya sudah menjelaskan semua hal terkait kunjungan kerja DPR ke Jerman ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. KBRI Jerman telah memberikan dukungan penuh dan fasilitas keperluan DPR selama kunjungannya memperkaya bahan rujukan rancangan Undang-Undang Keinsinyuran.

Misalnya, memfasilitasi pertemuan dengan instansi dan lembaga pemerintah maupun independen, seperti Institut Standardisasi Jerman (Deutsches Institut for Normung/DIN). DIN inilah yang dijadikan referensi oleh Pemerintah Jerman sebagai badan yang bisa memberikan standardisasi terhadap produk-produk dan jasa di Jerman, Uni Eropa (UE), dan bahkan dunia Internasional.

KBRI Jerman juga memfasilitasi pertemuan dengan pejabat Komite Pendidikan, Penelitian, dan Teknologi Parlemen Jerman, Dr. Thomas Feist. "Tidak ada yang salah, karena kami sudah bekerja profesional sesuai dengan tugas dan tupoksi. Ini sudah pekerjaan kami puluhan tahun," kata dia.

Eddy berharap polemik segera berakhir setelah ia menjelaskan secara langsung kepada Marzuki Alie melalui sambungan telepon tadi pagi. "Saya sudah berikan informasi yang lengkap dan jelas kepada beliau. Mungkin Pak Marzuki tidak menerima informasi akurat," kata pria yang telah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Federasi Jerman sejak April 2009.

Ketua DPR Marzuki Alie menuduh video studi banding Badan Legislasi DPR yang diunggah anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman ke YouTube adalah milik KBRI Jerman. Ia menuding KBRI bekerja sama dengan PPI untuk menyudutkan DPR.