DPR mendorong anggaran pembangunan dan belanja nasional (APBN) untuk desa pada tahun 2013, ditingkatkan menjadi 10 person. Cara tersebut diyakini mampu menjadikan desa semakin makmur dikemudian hari.
"Kita akan perjuangkan APBN untuk pembangunan desa mencapai 10 persen," kata Sekertaris Fraksi PKB DPR Muhammad Hanif Dhakiri, dalam diskusi bertajuk "Desa Sehat, Kesejahteraan Rakyat Terangkat" yang digelar F-PKB dan DKN Garda Bangsa di ruang rapat F-PKB di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/12).
Hanif juga menekankan perlunya pengelolaan semua aspek pemerintahan desa. Sebab, kondisi pemerintah desa yang selama ini ada tida bisa dipungkiri turut mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat desa itu sendiri. "Kita juga mendesak agar pengelolaan masyarakat desa dilakukan dengan cara yang lebih baik kedepannya," kata Hanif.
Anggota Komisi IX DPR dari F-PBK Gitalis Dwinatarina, mengatakan, pihaknya di komisi telah memastikan upaya peningkatan APBN untuk pedesaan tersebut. Untuk 2013, Gitalis mengaku, DPR telah menerima usulan pagu anggaran dari kementerian kesehatan.
"Melalui peran budgeting Komisi IX DPR RI telah menerima usulan Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp 31,213 triliun," kata Gitalis.
Pelayanan Masyarakat
Pagu anggaran sebesar itu, menurut Gitalis, telah dianggarkan untuk sejumlah program. Diantaranya untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
"Manifestasinya dalam bentuk program seperti fasyankes, distribusi tenaga kesehatan dan dokter, BOK maupun program yang sangat populis seperti jamkesmas dan jampersal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyrakat," ujarnya.
Masih untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, Gitalis menilai, masih perlu penajaman rencana kebijakan dan program pada tahun 2013 nanti. Rencana kebijakan dan program (RKP) tahun 2013 harus dipertajam dengan mengedepankan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Kemudian dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan, Gitalis meminta kementerian kesehatan meningkatkan jumlah rumah sakit pratama dan tempat tidur kelas III serta memperbaiki mekanisme rujukan dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan.
