Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik banyak kunjungan kerja ke luar negeri di akhir tahun. BK berencana menyurati pimpinan DPR untuk merespons kritik publik atas pelesiran ini.

"Perlu dibuat kebijakan untuk merespons keprihatinan semua pihak," kata Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 13 Desember 2012. Banyaknya kritik publik, kata Prakosa, harus menjadi perhatian alat kelengkapan Dewan yang mengadakan studi banding ke luar negeri. "Alat kelengkapan harus menyeleksi dengan ketat," kata dia.

Prakosa juga menyoroti ada anggota Dewan yang berangkat ke luar negeri tanpa seizin pimpinan fraksi. Menurut dia, tindakan ini menyalahi tata tertib dan mekanisme di Dewan. "Fraksi yang akan memberikan sanksi," kata dia.

Badan Kehormatan akan membicarakan kunjungan ke luar negeri di tingkat internal agar lebih selektif. Dia menyatakan, sebenarnya semua alat kelengkapan sudah sepakat untuk memoratorium kunjungan ke luar negeri. Tetapi, faktanya, tetap saja ada yang nekat studi banding. BK akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan Dewan. "Nanti kami bicarakan agar mekanisme lebih baik," kata dia.

Selain masalah urgensi, Prakosa juga menyoroti persoalan transparansi anggota Dewan. Misalnya, terkait perencanaan dan laporan hasil studi banding. Menurut dia, akhir 2012 menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme ini. "Harus dilakukan pengetatan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Peternakan dan Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan Cina. Kunjungan ini terkait dengan pembahasan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Komisi Energi DPR juga pergi ke Amerika Serikat dan Brasil terkait dengan antariksa.