BPH Migas Diminta Buktikan Kolusi Pertamina & Hiswana

Pemerintah diminta tidak gampang menyalahkan rakyat atas jebolnya alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sub­sidi. DPR meminta tudingan dugaan kolusi antara Hiswana Migas dan Pertamina dibuktikan.

DPR menilai, tudingan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahwa ada kecurangan yang dilakukan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Migas (Hiswana) bisa menjadi skandal besar bila benar terbukti.

“Kalau ini benar, wah ini skandal besar. Dengan catatan benar,” ujar Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi usai Diskusi Publik di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Bobby mengaku telah mendengar tuduhan yang disampaikan BPH Migas tersebut melalui mediamassa. Namun, BPH Migas belum memberikan data-data terkait kasus itu kepada DPR.

“Kita juga mendengar dari media, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan itu datanya,” sambungnya.

Pihaknya berjanji akan segera menyelidiki perkara tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan dari DPR, kita kan harus melakukan monitoring,” tukas Bobby.

Sebagai informasi, meski Pertamina dan Hiswana Migas membantah, BPH Migas menilai ada pelanggaran dalam praktik penjualan BBM subsidi dengan harga Rp 4.300 (seharusnya Rp 4.500) di depot Pertamina kepada Hiswana.

Meski memang ada fee senilai Rp 200 untuk Hiswana sebagai imbalan menyalurkan BBM sub­sidi, menurut BPH Migas, seharusnya fee itu tidak dipotong dari transaksi di depot. Pasalnya, bisa saja Hiswana menyelewengkan BBM subsidi yang dibelinya di depot sebelum sampai ke SPBU.

“Sekarang begini, beli di depot Rp 4.300, 10 kiloliter, 10 kiloliter ini bisa nggak tepat sampai ke SPBU 10 kiloliter? Karena ini bisa lari kemana-mana. Ini yang menyebabkan potensi penyalah­gunaan,” jelas Direktur BPH Migas Djoko Siswanto.

Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) 2012 jebol karena membengkaknya biaya sub­sidi BBM yang mencapai Rp 216,8 triliun. Dalam APBN, untuk BBM subsidi sudah ditetapkan se­besar 40 juta kiloliter (kl). Namun, pada Oktober 2012 pemerintah menambah kuota BBM menjadi 44 juta kl. Hal itu menimbulkan pendapat bahwa subsidi BBM sangat membebani APBN sehingga harus segera dipangkas.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menegaskan, pemangkasan subsidi BBM oleh pemerin­tah sangat tidak tepat. Apalagi, alasannya akibat borosnya penggunaan BBM subsidi.

Polisiti Partai PDI-P ini tidak setuju dengan tudingan pemerintah yang menganggap rakyat boros.

“Karena selama ini jebolnya BBM itu bukan karena rakyat yang makin boros menggunakan BBM. Tak ada kaitannya dengan tudingan pemborosan BBM oleh rakyat yang mengakibatkan APBN defisit. Tetapi karena pemerintah tidak cerdas dan tak serius untuk melakukan kontrol supaya APBN tidak jebol,” katanya dalam diskusi bersama Perhimpunan Profesional Indonesia.

Seharusnya, kata Dewi, pemerintah menambah subsidi untuk masyarakat secara luas. Seperti subsidi moda transportasi ditambah, subsidi infrastruktur untuk pembangunan pedesaan dan subsidi kesehatan.

“Ya pemerintah harus bisa melayanai keperluan dan kebutuhan dari rakyatnya. Kalau tidak mampu, ngapain jadi pemerintah,” kritiknya.

Menurut Dewu, rencana pemerintah dan berbagai kalangan yang akan memangkas angka subsidi dan akan menaikkan harga BBM, dianggap sebagai pengkhianatan kepada rakyat.

“Ini kan tidak fair, pemerintah harusnya lakukan dulu berbagai perbaikan, terobosan, penghe­matan sebelum mengambil sikap terakhir berupa pemangkasan subsidi. Ini akan merugikan rakyat sendiri,” jelasnya.