'DKI Jakarta Selayaknya Paling Awal Menyikapi Masalah Energi'

Wacana penghapusan bahan bakar bensin Premium bersubsidi yang digulirkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama perlu didukung karena sesuai aturan undang-undang. Salah satunya, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Jakarta sebagai barometer memang selayaknya paling awal menyikapi masalah energi di negeri ini.

Dukungan itu diutarakan Nur Yasin, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB. "Banyak efek berantai yang bisa didapat oleh DKI Jakarta berkenaan dengan persoalan transportasi dan pencemaran udara," kata Nur Yasin, Kamis (27/12).

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini berharap, masyarakat akan makin selektif melakukan perjalanan karena harga bahan bakar minyak (BBM) mahal. Masyarakat akan menerapkan pola hidup efisien.

"Hanya, saran buat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebelum melaksanakan ide-idenya seperti menghapus BBM bersubsidi dan penerapan sistem ganjil genap, ada baiknya mengurus dulu transportasi umum di wilayahnya," ujar anggota dewan dapil Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) ini.

Menurut Nur Yasin,  Pemprov DKI harus memastikan ketersediaan transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya. Fasilitas yang ia maksud misalnya, tempat parkir yang memadai di pemberhentian akhir moda transportasi massal. Sehingga warga dari Bekasi/Tangerang membawa mobil, parkir di tempat tersebut, lalu ke Jakarta dengan naik bus Transjakarta atau kereta rel listrik.