Melalui hearing cukup panas dan seru, akhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) se-Kabupaten Nganjuk diputuskan di tunda.

Ini setelah tidak ada titik temu dalam pembahasan bersama pelaksanaan Pilkades antara Pemkab Nganjuk dan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang beranggotakan para kepala desa se-Kabupaten Nganjuk.

Wakil Ketua DPRD Nganjuk sebagai pimpinan rapat hearing, Yusuf Wibisono mengatakan, penundaan Pilkades disebabkan oleh belum adanya kesiapan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) di seluruh Kabupaten Nganjuk yang telah dilantik.

Selain itu, terlihat tahapan Pilkades yang rencananya dimulai tanggal 10 Januari 2013 dinilai amburadul dan tidak ada kesiapan serta tidak tertata dengan baik.

"Makanya, kami perintahkan Plt Sekda menunda pelaksanaan Pilkades se-Kabupaten Nganjuk," kata Yusuf Wibisono yang langsung mengetuk palu menutup rapat hearing DPRD, Rabu (9/1/2013).

Namun, dikatakan Yusuf, penundaan pelaksanaan Pilkades sampai kapan waktunya masih akan dilakukan rapat antara Komisi A DPRD dengan Pemkab mulai besok, Kamis (10/1/2013).

"Tapi yang jelas, dewan akan memperhatikan masukan dari semua pihak terkait pelaksanaan Pilkades serentak," ucap Yusuf Wibisono.

Sedangkan Plt Sekda Kabupaten Nganjuk, Budiono siap menjalankan keputusan dari DPRD Nganjuk terkait penundaan pelaksanaan Pilkades. "Pemkab akan ikuti keputusan dewan yang telah diputuskan," kata Budiono.

Lain halnya dengan para Camat yang ikut hadir dalam rapat hearing. Mereka cukup terkejut atas keputusan penundaan pelaksanaan Pilkades yang diputuskan DPRD Nganjuk.

"Terus terang kami bingung karena sudah terlanjur melangkah, mau gimana ini. Tapi kami akan tunggu perintah lanjut dari pak Sekda," kata Sopingi, Camat Jatikalen.

Sementara Ketua Parade Nusantara Kabupaten Nganjuk, Edi Santoso menyambut baik keputusan DPRD yang memutuskan penundaan pelaksanaan Pilkades se-Kabupaten Nganjuk.
"Ini keputusan terbaik daripada nanti berdampak negatif pada kondisi rakyat Nganjuk," tutur Edi Santoso.