Sejumlah anggota Komisi II DPRD Cilegon mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla) yang dinilai kurang cakap dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan. Terakhir, Dewan menyoroti maraknya kasus demam berdarah dengue (DBD) dan kasus penyebaran flu burung di Cilegon.
Saat rapat kerja di gedung DPRD, Selasa (15/1), Ketua Komisi II DPRD Cilegon Muhammad Tahyar mengatakan, penanganan kasus DBD yang dilakukan Dinkes terlalu parsial sehingga tidak efektif dalam menekan penyebaran penyakit ini. “Cilegon ini sudah lama menjadi daerah endemis DBD, kalau penanganannya masih menggunakan cara lama dan tidak ada terobosan baru, sampai kapan kita terbebas dari DBD,” kata politisi PKS ini.
Kepada Disperla, Tahyar mempertanyakan data para pemilik hewan piaraan di Kota Cilegon yang tidak dimiliki instansi tersebut. Ini, katanya, makin membuat penanganan penyakit yang ditularkan hewan sulit ditangani.
Semestinya, kata dia, Disperla punya solusi soal pengaturan pengaturan hewan ternak, mulai jaraknya dengan permukiman sampai klasifikasi warga mana saja yang diperbolehkan memelihara hewan ternak. “Sekarang orang bebas saja, siapa pun bisa memelihara ternak baik unggas maupun lainnya meski di tengah permukiman,” katanya.
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Muhadi, juga mempertanyakan kinerja kedua intansi itu. Menurutnya, kasus DBD dan flu burung terjadi setiap tahun, bahkan untuk DBD sampai ada istilah siklus tiga tahunan yang selalu gagal diantisipasi. “Semestinya kalau setiap tahun terjadi adanya banyak pelajaran yang bisa diambil sehingga bisa diantisipasi dengan baik,” ungkapnya.
Sedang Wakil Ketua Komisi II Endang Effendi dalam rapat tersebut mengungkapkan banyaknya pengaduan warga Pulomerak yang tak mendapat kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). “Warga saya mengajukan kartu Jamkesmas ke Dinkes, tapi ditolak. Semestinya Pemkot punya solusi membiayai kesehatan warga kami ini mengingat dia termasuk warga kurang mampu. Padahal alokasi anggaran kesehatan Cilegon sangat besar,” tegasnya.
Menyikapi sejumlah pertanyaan Dewan itu, Kepala Dinkes Ratu Suminar menegaskan jika berbagai upaya penanganan DBD sudah dilakukan dengan baik, mulai dari lomba pemberantasan sarang nyamuk di semua kelurahan dan kecamatan sebagai langkah antisipasi. Sedangkan bila sudah ada kasus, warga diminta segera melapor melalui kader di masing-masing kelurahan. “Memang untuk DBD ada siklus tiga tahunan, tapi untuk tahun ini kami harapkan tidak ada,” katanya.
Data Dinkes menyebutkan, pada 2010 lalu terdapat 974 kasus DBD, dengan 12 korban meninggal. Lalu pada 2011 kasusnya menurun menjadi 286 kasus DBD dengan empat korban meninggal. Sedangkan pada tahun lalu kasus DBD kembali naik menjadi 379 kasus dengan tiga korban jiwa. “Terkait warga Pulomerak yang sakit, kami sudah upayakan. Tapi karena program Jamkesmas dan Jamkesda sudah ada prosedur dari pusat dan provinsi kami tidak bisa melabraknya,” kata Suminar.
Sedang Kabid Peternakan Disperla S Yulfa menjelaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal mengantisipasi penyebaran virus flu burung dengan melakukan sosialisasi kepada warga. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “Anggaran kita untuk mengantisipasi kasus menular itu hanya Rp 8 juta, termasuk untuk sosialisasi flu burung,” ujarnya.
