Anggaran untuk mengatasi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun ini hanya sekitar Rp700 juta. Padahal, tahun 2012 dialokasikan Rp1,4 miliar untuk mengatasi gelandangan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjal), dan pekerja seks komersial (PSK) ini.

“Berkurangnya anggaran disebabkan tidak adanya permohonan bantuan sosial dari PMKS jalanan. Tidak seperti tahun lalu, sampai sekarang belum ada proposal permohonan bantuan,” ucap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Siti Masnun kepada wartawan, kemarin. Besarnya bantuan sosial pada tahun lalu mencapai Rp1,4 miliar terdiri atas bidang rehabilitasi sosial Rp900 juta dan operasional Rp 500 miliar.

Sedangkan tahun ini hanya ada program yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinsos saja. “Dulu di samping permintaan untuk kegiatan pelatihan, bantuan dari SKPD berupa barang bukan uang juga banyak diminta,” kata Masnun. Kini mengacu pada program yang ditentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12/2006, Dinsos tetap akan menjalankan program seperti biasa, di antaranya pelatihan keterampilan bagi gepeng dan anjal, dan pola penanganan preventif dengan posko tunggu. 

Masnun mengungkapkan, tidak ada program baru dalam penanganan jumlah PMKS jalanan di Kota Bandung. “Kami tetap akan melakukan razia minimal seperti tahun kemarin, yakni 12 kali dalam setahun bagi PSK dan 24 sampai 30 kali razia gepeng dan anjal,” katanya. Seperti biasa, kata Masnun, usai dirazia PMKS akan dikirim ke panti rehabilitasi untuk menerima pelatihan. 

Rencananya, ada 100 anjal yang akan dikirim ke rehabilitasi di Ciamis agar terbina dengan baik.Namun, rencana itu perlu ditindaklanjuti melalui Pemkab Ciamis. Sementara itu, posko penungguan PMKS jalanan tetap diprogramkan dalam tahun anggaran ini.

Namun sejak November 2012 hingga kini,posko yang terdapat di kawasan tujuh titik itu belum beroperasi lagi. “Kami masih menunggu anggaran. Sementara ini, SK wali kota masih dievaluasi bersama Pak Wakil (Wakil Wali Kota Bandung) untuk menentukan mana saja SKPD yang perlu terlibat dalam tim penanganan terpadu PMKS,” katanya.

Dinsos menargetkan ada penurunan jumlah PMKS jalanan bukan segi kuantitas, tapi kualitas. Sekarang ada ribuan PMKS jalanan, tahun ini diharapkan tidak ditemukan lagi PMKS di jalanan. Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Deny Rudiana berharap Dinsos memiliki program lain untuk mengentaskan jumlah PMKS jalanan.

Apalagi ketika weekend (libur panjang tiba),jumlah PMKS selalu bertambah. SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait pun diminta melakukan penyisiran dan pemantauan titik-titik rawan anjal saat akhir pekan. Sehingga pada saatnya tidak terjadi peningkatan yang membuat kenyamanan wisatawan terganggu.

“Mereka dibina untuk tidak turun ke jalan, tapi kenyataannya kan mereka kembali ke jalan. Saya tidak mengerti kenapa mereka itu hanya dijadikan objek saja, tapi tingkat keberhasilannya jauh dengan yang diharapkan, yang mangkal di Tegalega dan di perempatan Leuwipanjang serta daerah lainnya ga ada perubahan. Kalau ada perubahan, ya buktikan,” tutur Deny.