Komisi A DPRD Kota Bogor mencurigai adanya main mata antara Satpol PP dengan para pemilik proyek pembangunan di sejumlah Kota Bogor. Pasalnya, terjadi kejanggalan dalam setiap penyegelan yang dilakukan penegak perda Kota Bogor itu.

Seperti halnya penyegelan pada proyek pembangunan Hotel Horison di Jalan Pajajaran, pekan lalu. Penyegelan yang dilakukan Satpol PP terkesan janggal. Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bogor Slamet Wijaya, kemarin. Politisi PDIP itu menduga, pihak pengusaha telah melobi penegak perda dari Satpol PP Kota Bogor sebelum penyegelan dilakukan.

“Kemungkinan hal ini dilakukan bukan hanya pada satu proyek, tapi setiap akan menyegel lokasi proyek lainnya,” ujarnya.

Dugaan itu terbukti, kata dia, karena Komisi A hanya memberikan toleransi satu hari kepada pengembang untuk pengecoran, namun berubah menjadi lima hari. Lanjut Slamet, banyak pembangunan baik hotel, mal, restoran dan ruko yang tengah berjalan di Kota Bogor ini yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) tapi lolos dari pengawasan instansi terkait.

“Hal ini juga tentunya patut dipertanyakan, masa sih bangunan sebesar itu tidak kelihatan. Kalaupun memang tidak berizin, segera hentikan pembangunannya, jangan didiamkan saja. Kalau begitu, orang juga tentunya akan berpikir negatif, jangan-jangan ada apa-apanya,” timpalnya.

Senada dikatakan anggota Komisi A lainnya, Usmar Hariman. Politisi Demokrat itu mengatakan, pihaknya akan memanggil Satpol PP terkait penyegelan yang terkesan janggal tersebut. Bukan hanya itu, Komisi A juga bakal memanggil sejumlah instansi terkait lemahnya pengawasan sehingga banyak pengusaha yang membangun meskipun belum mengantongi IMB. Bahkan ada beberapa bangunan yang sudah berdiri kokoh.

“Yang kami heran, rata-rata proyek pembangunan lolos dari pengawasan. Untuk apa ada pengawas di lapangan yang tiap hari berkeliling di setiap sudut kota kalau hal ini saja masih terus terjadi,” ujarnya.

Ketua Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor, Ian Maulana mengatakan, Pemkot Bogor harus tegas menindak oknum pejabat yang kerap memainkan peran sehingga para pengusaha berani mendirikan bangunan tanpa mengikuti prosedur. Sebab, jika tidak dilakukan tindakan tegas kejadian serupa akan terus berulang.

“Kalau saja walikota tegas menindak anggotanya, tidak akan mungkin terjadi hal seperti ini. Padahal, kejadian ini sudah bukan menjadi rahasia umum. Tidak mungkin kalau bukan ada orang dalam yang ikut berperan,” tegasnya.