Anggota Komisi I DPR RI Lily Chadijah Wahid tersenyum manis saat ditanya soal rencana rapat konsultasi antara DPR dan Presiden untuk membahas salah satunya tentang keamanan nasional dan pengadilan hak asasi manusia. Masalah itu merupakan domain Komisi tempat ia bertugas.

Tetapi, senyumnya mendadak sinis saat ia teringat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 terkait penanganan masalah keamanan dalam negeri. Politisi PKB ini mengingatkan kepada rekan-rekannya di DPR agar menanyakan kebijakan tersebut kepada Presiden SBY.

Menurut Lily, penerbitan Inpres itu membingungkan publik. Semestinya pemerintah tidak langsung bikin Inpres, melainkan menerbitkan PP sebagai turunan dari UU No. 17 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) terlebih dulu sebagai panduan teknis. Akibatnya, terjadi seliweran pandangan terhadap cara menangani keamanan. 

"Ini cermin kekawatiran berlebihan dari pemerintah dalam kepentingan pihak-pihak tertentu, untuk keamanan pada 2014," kata Lily Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/2).

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan penanganan masalah keamanan menjadi prioritas kerja pemerintah hingga 2014. Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 terkait penanganan masalah keamanan dalam negeri.

Dalam arahannya, Presiden mengkritik penanganan masalah keamanan dalam negeri. Sepanjang 2012, kata Presiden, masih terjadi berbagai aksi kekerasan, benturan sosial, konflik komunal, dan terorisme. Terlebih lagi, berdasarkan berbagai survei, rakyat tidak puas atas penanganan keamanan. Bahkan, aparat keamanan dinilai melakukan pembiaran.

Selain Polri dibantu TNI, peran kepala daerah akan sangat besar serta menentukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Dengan demikian, kata Presiden, tidak boleh ada lagi keraguan dalam bertindak atau keterlambatan penanganan.

Pekan lalu Presiden SBY mengutus Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk mengatur rencana konsultasi dengan DPR pada 18 Februari mendatang. Ihwal keamanan nasional dan pengadilan hak asasi manusia akan jadi bahasan dalam rapat tersebut.