DPR Dorong Perluasan Peran Kemanusiaan PMI

Anggota Komisi IX DPR, Aditya Anugerah Moha, menyatakan bahwa peran Palang Merah Indonesia (PMI) harus diperluas. Jika selama ini PMI lebih dominan dalam hal donor darah, maka perannya perlu diperluas dengan menangani berbagai masalah kemanusiaan lainnya seperti yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"DPR mestinya mendorong peran PMI ke ranah yang lebih luas, yakni ke seluruh sisi peristiwa kemanusiaan seperti yang terjadi dengan TKI di sejumlah daerah Timur Tengah," kata Aditya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan PMI di DPR RI, Rabu (6/2).

Diakuinya, PMI secara diam-diam memang sudah sering melakukan aksi kemanusiaan termauk kepda para TKI. Namun menurutnya, hal itu perlu diformalkan sehingga peran PMI dalam penanganan masalah TKI makin kuat.

Politisi Golkar itu menambahkan, memperluas peran PMI -termasuk dalam penanganan TKI- sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebab, PMI memiliki jaringan kerja yang sudah mengglobal dan bisa diterima oleh negara manapun di dunia.

"Untuk kepentingan kerja-kerja sosial, PMI sangat berkompeten menangani masalah kemanusiaan TKI di luar negeri termasuk upaya advokasi bagi TKI karena jaringannya sudah mengglobal dan diterima oleh negara-negara di dunia," ujar anggota DPR asal Sulawesi Utara itu.

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla mengatakan, belakangan ini PMI sudah berupaya menangani problem kemanusiaan TKI. "PMI punya jaringan internasional sesama PMI. Kita berbicara dengan PMI Timur Tengah seperti di Yordania dan Saudi untuk membuat kerjasama sisi kemanusiaan," kata Kalla.

Hasil dari pembicaraan JK dengan organisasi sejenis di sejumlah negara Timur Tengah, hasilnya itu, juga sudah disampaikan hasil ke pemerintah dalam hal ini ke Menakertrans dan BP2TKI. "Semua setuju, kecuali pihak Kementerian Luar Negeri RI yang belum mengeluarkan sikap mendukungnya," ungkap mantan Presiden RI itu.

Bahkan khusus Kuwait, PMI sudah mengirim satu relawannya untuk menetap di negeri kecil di Timur Tengah itu. "Tugasnya khusus menangani masalah kemanusiaan TKI," imbuh JK.