Komisi I DPR RI tidak menafikan adanya kebocoran anggaran di sektor pertahanan sebagaimana disebutkan hasil survei dari organisasi nirlaba Transparency International (TI).

"Memang ada kebocoran di sektor pertahanan, kami tidak menafikan. Yang perlu diverifikasi adalah besar atau kecilnya kebocoran," ujar Tantowi Yahya sesaat sebelum memulai acara Diskusi Panel Yellow Forum for Young Leaders (YLYF) bertajuk Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia di Asian Room, Hotel Sultan, Jakarta (Senin, 11/2).

Pun demikian, inisiator YLYF ini mambantah temuan TI yang menyebutkan bahwa sektor pertahanan Indonesia korup karena dikuasai kartel partai politik melalui anggota dewan yang duduk di komisi yang membidangi pertahanan, komunikasi dan hubungan luar negeri.

Pasalnya, lanjut Tantowi, pembahasan komisi I yang menyangkut anggaran selalu dibicarakan secara terbuka. Dan ini merupakan cara dari komisi I untuk meminimalisir adanya korupsi.

"Sejak 2009, Komisi I tidak lagi melakukan pembahasan anggaran secara tertutup. Pembahasan tertutup hanya kami lakukan dengan BIN," lanjutnya.

Berdasarkan temuan TI, sektor pertahanan Indonesia mendapat nilai E dalam skala korupsi A-F. TI juga menyebutkan sektor pertahanan Indonesia dikuasai kartel partai politik melalui anggota dewan yang duduk di Komisi I DPR bidang pertahanan, komunikasi dan hubungan luar negeri.