Anggota Komisi VII DPR Asfihani menilai uji coba sistem monitoring pengendalian (SMP) BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan gagal. Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan diminta segera mengecek ke lapangan, jangan sampai menjadi masalah hukum.

"Saya lihat langsung di lapangan, program ini tidak jalan sama sekali. Ini biayanya sangat besar. Jangan sampai ini nantinya menjadi masalah hukum," kata Asfihani yang juga anggota DPR dari Kalimantan Selatan II ini, Selasa (12/2).

"Ini sudah saya tekankan juga ke Dirut Pertamina kemarin agar program yang gagal ini jangan sampai menjadi masalah hukum. Dia kan akan mengakhiri masa jabatannya, jangan sampai prestasinya tercoreng," kata politisi Demokrat ini.

Karyawan SPBU yang dia temui, kata Asfihani, banyak yang tidak bisa memfungsikan alat yang sudah dipasang. "Malah saya kaget di antara petugas SPBU tidak tahu alat pengendalian itu sudah terpasang. Sayang, alatnya mahal tapi kurang sosialisasi," ujarnya.

Program SMP menggunakan teknologi informasi yang fungsinya mencatat berapa banyak BBM bersubsidi diserap di tiap kendaraan pelanggan. Informasi masuk secara real time. Operator di pusat akan tahu mobil yang mengisi BBM, di mana dia mengisi, dan berapa kali dia melakukan pembelian BBM bersubsidi.

Program ini sudah dilakukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Setidaknya ada 108 unit SMP yang dipasang dari target 112 unit SMP. Untuk pemasangan SMP, Pertamina membutuhkan dana sekitar Rp 18 miliar.

Tercatat, Pertamina menyuplai hampir 5.000 SPBU di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Jumlah SPBU terbanyak terdapat di Jawa-Bali yakni 3.061 unit atau lebih dari 60 persen, disusul Sumatera 1.037 unit (20 persen), sementara sisanya ada di Sulawesi 333 unit, Kalimantan 234 unit dan pulau lainnya.