Keberadaan Bank Pasar, ternyata belum mendapat nilai aplaus dari Komisi B DPRD Kota Bogor. Sebaliknya, perusahaan milik daerah itu keberadaannya masih belum eksis di masyarakat.

“Kami (Komisi B, red) melihat kinerja masih sebatas menunggu bola. Harusnya bisa menjemput bola ke tingkat bawah. Lihat kondisi saat ini, banyak warga yang ngutang ke rentenir,” kata Ketua Komisi B, Muaz HD.

Menurutnya, Bank Pasar seharusnya bisa mendirikan unit atau pos-pos khusus hingga ke tingkat kelurahan. “Harus ada cabang di tingkat kelurahan,” ucapnya.

Bahkan, terang dia, keberadaan Bank Pasar, malah mencekik pelaku UKM. Pasalnya, suku bunya yang diterapkan Bank Pasar mencapai 1,8 persen. Padahal, dewan sudah meminta agar suku bunya diturunkan mencapai 1,3 persen.

Sementara untuk kredit permodalan diturunkan menjadi 1,1 persen. Menurut Muaz, hal itu penting karena banyak pedagang yang keberatan dengan bunga yang sekarang diterapkan.

Terpisah, Direktur PD Bank Pasar Kota Bogor, Kosasih membantah jika pihaknya dinilai tidak menjalankan amanat kepentingan pengusaha mikro. “Di Bank Indonesia, suku bunga awal saja mencapai 2 persen. Sementara suku bunga UMKM yang kami terapkan, adalah 1,5 persen untuk pegawai malah 1,8. Jadi sudah kami tekan,” kilahnya.