Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Soepomo angkat bicara terkait kasus adanya fee untuk memuluskan anggaran bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur.

Soepomo mengatakan, ia tidak pernah membantu agar pambahasan anggaran itu disetujui, namun Soepomo mengakui pernah diminta bantuan oleh pegawai BPBD Cianjur bernama Sukarya terkait anggaran bencana di Cianjur.

"Awal-awalnya Sukarya pernah datang bersama Dikdik dan membawa proposal yang sudah ditandatangani oleh Bupati Cianjur dan minta bantuan ke saya karena saya wakil rakyat dari Cianjur," ujar Soepomo di Gedung DPR, Senayan, hari ini.

Menurutnya, pada saat Sukarya mengajukan proposal itu, dirinya sempat menolak untuk membantu karena hal itu bukan kewenangan dari Komisi XI. Sebab anggaran bencana itu dibahas di Komisi VIII DPR.

"Bahkan saya sarankan agar tidak main-main di Dewan (DPR), langsung saja ke lembaga terkait yakni BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena yang punya program, yang punya dana, itu kan eksekutif. DPR dalam hal ini tak bisa. Dan kalaupun bisa, memerlukan waktu panjang. Saya sendiri tak tahu bagaimana dan yang pasti saya bukan "pemain"," ungkapnya.

Selain itu, Soepomo juga telah menyarankan kepada Sukarya untuk menempuh jalur prosedural terkait pengajuan anggaran bencana tersebut. Namun pada saat pengajuan itu Sukarya memasuki masa mutasi di BPBD.

"Kalau mau main di Dewan, itu susah dan bagaimana kalau Anda (Sukarya) keburu mutasi dan proyek belum jalan. Bagaimana tanggung jawab Pak Haji (Sukarya). Sudah itu saya tidak tahu lagi," tandasnya.