Wakil Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD), Laode Ida, mendorong dilakukannya upaya meminimalisasi penguasaan asing yang makin menggurita dalam bisnis tambang di Tanah Air, sesuai dengan amanat konstitusi untuk kesejahteraan rakyat.
"Ini semata-mata demi untuk kepentingan rakyat, sebagaimana amanat konstitusi. Jika pengusaha nasional yang mayoritas, maka dampak positif terhadap rakyat Indonesia makin besar," ujar Laode di Jakarta Selasa (19/2).
Menurutnya, upaya untuk meningkatkan penguasaan modal atau saham nasional di perusahaan tambang, mineral, batubara, dan sumberdaya alam lainnya harus didukung semua pihak. Sebaliknya, harus diupayakan seminimal mungkin penguasaan modal atau saham itu oleh pihak asing. Wakil Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD), Laode Ida, Selasa (19/2) ketika ditanya soal penguasaan asing yang makin menggurita dalam bisnis tambang di Tanah Air.
Namun demikian, Laode mengingatkan, negara harus memperhatikan soal ini dan mengawasinya, jangan sampai hasil tambang kita habis dikuasai baik asing maupun pengusaha nasional, tetapi rakyat tetap menderita.
Anggota Komisi VII bidang pertambangan dan energi, Satya W Yudha mengatakan pihaknya sangat mendukung, sebab langkah prioritas itu memang sangat baik.
"Penguasaan sebanyak 56 persen oleh pengusaha nasional di BUMI Plc, menjadikan saham mayoritas, sehingga rencana NatRothschild, untuk mengganti 12 direksi seebanrnya tidak memiliki dasar mayoritas," kata Satya.
Dalam hubungan ini, Satya juga mengingatkan agar pengusaha nasional benar-benar bersuaha sekuat tenaga bukan saja menguasai kepemilihan saham mayoritas, tatapi juga harus memunyai komitmen yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat.
Sedangkan anggota Komite II DPD bidang energi dan pertambangan, Afnan Hadikusumo mengatakan, DPD secararesmi telah mengajukan revisi UU Migas dan Uutentang Minerba, khususnya dalam hal pembatasan kepemilihan saham asing di perusahaan tambang.
Pembatasan itu, agar kekayaan alam kita tidak dikeruk semena-mena dan pengawasan oleh negara juga lebih intensif. Ujungnya, rakyat harus menikmati hasil bumi kita," kata Afnan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Senin (18/2) mengatakan, penguasaan oleh perusahaan nasional, harus menjadi prioritas yang wajib dilakukan pada Bumi Plc yang merupakan pemegang saham Bumi Resources.
