Keluhan terhadap tingginya rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa (pilkades) di berbagai kecamatan, akhirnya mendapat perhatian DPRD Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi A DPRD, Usep Saefullah mengatakan, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) harus segera memanggil semua ketua pilkades untuk menyatukan visi.

Menurut dia, panitia wajib menjelaskan semua kebutuhan sesuai fakta. “Seluruh panitia harus diberikan pemahaman,” ujar ketua Balegda DPRD itu.

Ia mengaku terkejut karena menerima banyak laporan. Bahkan, di salah satu desa ada yang menerapkan biaya Rp60 juta untuk setiap calon. Padahal yang maju lebih dari empat orang.

Ia menambahkan, masalah ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Kita ingin semua berjalan lancar dan aman,” kata politikus PAN itu.

Sebelumnya, Humas Kibar, Yudi Agus Soleh mengatakan, rata-rata dana yang dibayar para calon kades di berbagai wilayah di atas Rp25 juta.

Menurut dia, seharusnya calon kades tak dibebankan membayar lagi karena sudah ada bantuan dari Pemkab Bogor Rp40 juta dan Rp20 juta dari tabungan desa. Bahkan, kata dia, setelah dihitung ternyata biaya untuk pilkades sekitar Rp60 juta sudah cukup, sehingga tak perlu ada tambahan pungutan lagi.

Sementara itu, Ketua KNPI Pamijahan Buchori Muslim mengatakan, anggaran yang ditentukan panitia pilkades se-Kabupaten rata-rata di atas Rp100 juta.

“Misalnya di Kecamatan Pamijahan, ada panitia dengan rencana anggaran di atas Rp178 juta dan per calon kepala desa dibebankan Rp37 juta,” ungkapnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Bogor ada 202 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak. Bahkan untuk menyukseskan pilkades, pemda akan menyediakan anggaran Rp30-40 juta per desa.