Setelah rapat paripurna, Selasa (26/2) anggota Komisi XI DPR akan langsung berpindah ruang untuk rapat lain. Mereka berencana membahas RUU Perasuransian. Mereka sudah mengundang pengurus Perbanas (Perhimpunan Bank-bank Nasional) untuk berbicara.
"Bank memiliki irisan dengan perasuransian, baik sebagai anak perusahaan maupun berdiri sendiri. Kita ingin tahu posisi perasuransian dalam perbankan nasional," kata anggota Komisi XI Abdillah Fauzi Achmad tentang alasan mengundang kalangan Perbanas ke Kompleks Parlemen Senayan.
Beberapa isu yang belakangan hangat dibicarakan terkait perasuransian antara lain soal badan hukum usaha, kepemilikan asing, dan sumber daya manusia. "Semua isu itu jadi penekanan bagi narasumber yang kami undang," katanya.
Soal badan usaha, kata Fauzi, perusahaan asing yang mau membuka cabang di Indonesia harus memiliki perusahaan atau perseroan Indonesia. Di sisi lain terdapat perusahaan asuransi mutual atau perserikatan semacam Bumiputera. Status hukum Bumiputera dianggap mengkhawatirkan jika terjadi sengketa bisnis.
Sedangkan masalah sumber daya manusia, Fauzi mengungkapkan, "Ada keinginan dari kami tenaga asing dari luar negeri harus mengikuti ujian di Indonesia mulai dari level pegawai hingga direksi. Tidak Semua tenaga asing itu hebat. Malah kalah kualitasnya dari tenaga Indonesia."
Dalam RUU Perasuransian juga dibahas soal pentingnya membangun perusahaan reasuransi yang besar di Indonesia. Isu ini penting dibahas untuk menghindari aksi pengalihan polis ke luar negeri. Intinya, menurut Fauzi, DPR ingin mengoptimalkan perusahaan reasuransi dalam negeri.
