DPR Bakal Mediasi Konflik Petani & PT Garam

Pimpinan Rapat Komisi VI Aria Bima dari Fraksi PDI-P mengatakan konflik lahan petani garam Madura dengan PT Garam (Persero) sampai saat ini masih belum ada penyelesaiannya dari pihak pemerintah. Namun komisi VI DPR akan mengundang stakeholder yang terkait untuk dipertemukan.

"Kita melihat stakeholder yang terkait untuk eksekusi. Maka faktual problem sesuai dengan kesepakan antara Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura dengan PT Garam. Kami akan mengundang Jajaran PT Garam dan Menteri Perindustrian selaku yang memberikan izin kelola pada masa itu," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Aria menambahkan, hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam masa persidangan selanjutnya, yakni sebelum 14 April. Sebelumnya, Ketua Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura Masrawi mengatakan, konflik lahan pegaraman di Madura dengan PT Garam terjadi sejak lama.

Kendati demikian, saat ini masih tidak ada penyelesaian dari pihak Pemerintah. Padahal objek permasalahannya sudah jelas, terletak di tiga Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang, di mana lahan tersebut masih di kelola PT Garam sampai saat ini.

Masrawi menjelaskan, pihaknya hanya meminta hak untuk penggarapan produksi garam. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi.

Lebih lanjut, Masrawi mengatakan, secara historis lahan tersebut peninggalan Belanda yang perolehannya merampas paksa hak milik masyarakat Petani Garam. Penjajah Belanda dalam mengambil alih lahan tersebut dengan cara menyewa selama 50 tahun sejak 1936.

"Namun setelah perjanjian sewa itu habis, tanpa diketahui oleh petani garam diserahkan ke Departemen Perindustrian dengan menunjuk BUMN PT Garam, aturannya lahan tersebut balik ke petani garam," jelasnya.