Politikus PAN Sebut Tambang di Sumbar Dikuasai Mafia

Anggota Komisi Hukum DPR, Taslim Chaniago menegaskan bahwa Kaukus Anggota Parlemen asal Sumbar benar-benar solid dalam menyikapi masalah tambang yang saat ini telah masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Taslim, 8 anggota DPR dan 4 anggota DPD ini tidak hanya sekadar akan berhadapan dengan Kapolda Sumbar Brijend Pol Wahyu Indra Pramugari yang diduga ikut membekingi pengusaha.

"Di belakang itu pasti ada sebuah jaringan yang terorganisir. Kalau kita tidak solid, jaringan itu bisa saja menghasut sebagian kecil masyarakat yang senang dengan situasi ini dan dibenturkan dengan kita-kita ini," ujar Taslim, saat rapat gabungan anggota DPR dan DPD asal Sumbar, dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).

Selain itu, Taslim juga membeberkan lolosnya ratusan eskavator ke Solok Selatan dengan cara melalui sejumlah ruas jalan yang menurut undang-undang tidak dibenarkan dilewati alat-alat berat tambang.

"Lolosnya ratusan alat berat itu juga harus diusut. Siapa yang mengeluarkan izin melewati jalan-jalan kelas IV di Solok Selatan hingga jalan tersebut hancur dan masyarakat kembali sulit untuk beraktifitas," tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Terkait dengan lolosnya eskavator, anggota DPD asal Sumbar Afrizal menuding itu adalah pekerjaan Ketua DPRD Solsel Khairunnas. "Masyarakat tahu pasti bahwa yang mengurus lolosnya ratusan eskavator itu ke Solok Selatan adalah Ketua DPRD Solok Selatan, yang pasti bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat," tegasnya.

Terakhir, anggota DPD asal Sumbar Emma Yohana juga mengungkap laporan masyarakat atas kesewenangan aparat kepolisian di sejumlah Nagari di Pasaman Barat yang main tangkap karena dituduh mengganggu kegiatan tambang di Pasaman Barat.

"Padahal anak Nagari tersebut memperjuangkan hak ulayatnya yang telah dirampok oleh pengusaha tambang," kata Emma Yohana.