Wakil Ketua MPR RI  Lukman Hakim Saifudin menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal potensi gonjang ganjing negara yang dilakukan elit politik dan kelompok tertentu atas laporan intelijen.

"Sebenarnya informasi  itu bukan untuk konsumsi publik, karena bisa timbulkan keresahan yang tidak perlu," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (3/3/2013).

Menurut Wakil Ketua Umum PPP ini bila serius SBY memerintahkan saja aparatur negara untuk memantaunya dan menindaknya bila telah jelas-jelas melanggar hukum.

"Seharusnya Pak SBY tegas saja menindak siapapun yang telah jelas-jelas berlaku inkonstitusional melawan hukum," kata Lukman.

Dijelaskan rakyat tentu akan mendukung penuh kepada setiap tindakan tegas terhadap mereka yang  lakukan makar mengkhianati negara.

"Tapi bila belum didapat bukti kuat, janganlah hal itu diungkap ke masyarakat. Cukuplah instruksikan aparat bekerja cermat mendeteksi dan menanggulanginya," kata Lukman.

SBY menuding ada elit politik dan kelompok tertentu yang berencana membuat gonjang-ganjing negara membuat pemerintah tidak bisa bekerja. Itu berdasarkan pantauan SBY termasuk sebagian dari informasi intelijen.

"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kepada kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi.

Itu sah tetapi kalau lebih dari itu apalagi dengan sebuah rencana untuk membikin gonjang-ganjingnya negara kita untuk membikin pemerintah tidak bisa bekerja saya khawatir ini akan menyusahkan rakyat kita," kata SBY dalam keterangan pers di Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu (3/3/2013), sebelum bertolak ke Jerman melakukan kunjungan kerja kenegaraan.