Anggota Komisi VI DPR Daniel Tobing meminta pemerintah untuk fokus membangun infrastruktur dan menjamin ketersediaan listrik seperti dilakukan di China.
"Pemerintah China itu hanya membangun infrastruktur dan listrik. Setelah itu pembangunan lainnya mengikuti," kata Daniel saat rapat dengan Gagungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII), dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3).
Daniel yang juga anggota Fraksi PDIP ini mengaku pesimistis, Indonesia dapat bersaing menghadapi ASEAN Community 2015 bila pemerintah tidak membangun infrastruktur dan juga listrik di kawasan industri. "Jadi kawasan industri ini berkembang bukan karena peran pemerintah tapi karena keuletan pengusaha," tukasnya.
Pemerintah, kata Daniel, seharusnya membangun infrastruktur di kawasan industri seperti jalan penghubung antarkawasan industri. Sementara sekarang ini yang membangun adalah swasta. "Swasta itu sudah pasti tidak gratis. Pengusaha membangun jalan antarkawasan sudah pasti mencari untung. Gimana industri kita bisa efisien," ujar Daniel.
"Saya pinginnya, HKII mengusulkan dalam RUU Perdagangan itu ada klausul pemerintah wajib menyediakan infrastruktur dan menyediakan listrik," kata Daniel.
Ketua Umum HKII Sanny Iskandar pun membenarkan, selama ini kawasan industri lah yang membangun jalan penghubung kawasan industri. Namun karena pembangun jalan swasta, jalan penghubung itu tidak terintegrasi antarkawasan industri.
Jalan penghubung itu seharusnya dibangun pemerintah atau minimal perawatannya dilakukan pemerintah. Tapi yang terjadi malah swasta selama ini yang mensubsidi pemerintah.
"Begitu juga kami sebenarnya sudah membangun pembangkit dan juga investasi listrik. Tapi masalahnya kami tidak boleh menjual sendiri listrik ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri. Sebab listrik monopoli PLN. Kalaupun bisa kami harus menjual listrik itu terlebih dahulu ke PLN," pungkasnya.
