Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib mengingatkan Menlu Marty Natalegawa adanya indikasi krisis di Suriah yang terjadi tiga tahun silam melebar ke negara tetangganya seperti Libanon.
"Tanda-tandanya sangat signifikan. Karena itu, ada baiknya Kemenlu melakukan langkah-langkah antisipasi guna penyelamatan WNI dengan membuka koridor alternatif seperti koridor Suriah-Jordan atau Suriah-Turki," tukasnya dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Menlu, Senin (11/3).
Hal ini mengingat, jalur yang digunakan selama ini melalui Beirut sudah sulit dilakukan karena bandara di Damaskus sudah ditutup. Ini perlu agar nantinya tidak menodai upaya evakuasi yang sudah baik dilakukan selama ini.
Krisis di Suriah ini, pada 15 Maret nanti genap berusia 3 tahun. Ini sungguh di luar dugaan. "Karena krisis dan konflik berjalan sangat lama. Dan saya kira ini merupakan krisis yang paling lama di negara Afrika Utara dan Timur Tengah," tuturnya.
Najib juga berterima kasih atas kesigapan Kemenlu dalam mengevakuasi masyarakat Indonesia dengan baik dari Damaskus Suriah.
Sebelumnya diberitakan, KBRI Damaskus memulangkan 1.928 warga negara Indonesia (WNI) terkait makin meningkatnya konflik bersenjata yang terjadi di negara Suriah itu. Mereka terdiri atas 42 keluarga KBRI, 80 pelajar dan mahasiswa dan sebanyak 1.786 WNI/PLRT, dan 20 WNI lainnya.
Dari jumlah tersebut, WNI yang telah diterbangkan ke tanah air melalui fasilitas bantuan Pemerintah RI (repatriasi) hingga akhir Desember 2012 sebanyak 1.582 orang. Selain itu KBRI juga telah dapat membantu penanganan 2.540 kasus yang diadukan termasuk didalamnya 225 kasus gaji.
Dari 2.540 kasus yang diadukan, 82 persen telah dapat diselesaikan dan sisanya masih dalam proses seperti kasus iqamah/izin tinggal PLRT serta sisa gaji. Hal ini disebabkan kondisi Suriah yang belum kondusif terutama bagi majikan yang berada di daerah konflik atau mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri dikarenakan keamanan. Hal ini yang menyulitkan bagi KBRI untuk menyelesaikannya.
Namun demikian, KBRI bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di Suriah dan menyewa dua orang Pengacara Suriah yaitu Pengacara Samer Makieh dan Pengacara Mohamed Akraa yang sejak Juli 2012 lalu menangani dan menyelesaikan masalah PLRT, terutama yang berkaitan dengan gaji.
