Sekitar 400 anggota Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKP dan PMK) Bontang menyambut gembira kabar rencana kenaikan gaji. Kepastian kabar itu diperoleh setelah usulan kenaikan gaji para "Pasukan Kuning" dari Pemkot Bontang melalui DKPP dan PMK mendapat restu dari DPRD. Dengan kata lain, rencana itu segera direalisasikan dalam APBD Perubahan (APBD P) nanti.
Kepala DKP dan PMK Bontang, Agus Amir membenarkan hal tersebut. Dijelaskannya, meskipun sudah disetujui wali kota dan DPRD, namun harus melalui sejumlah mekanisme.
“Penyesuaian gaji tersebut memang sudah direncanakan dan mendapat persetujuan dari DPRD. Penyusunan anggarannya biasanya pada bulan Juni atau Juli untuk APBD-P,” kata Agus Amir.
Sayangnya, Agus Amir mengaku belum bisa merinci berapa persen kenaikan gaji pegawainya itu, yang pasti tetap disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK). Juga tergantung dari deskripsi pekerjaan masing-masing. Sementara terkait usulan helm dan subsidi gizi, akan dikoordinasikan Agus Amir lebih lanjut.
“Sekarang gaji pasukan kuning kan yang terendah perharinya Rp 40 ribu dan yang tertinggi Rp 55 ribu. Berbeda untuk setiap tingkatan pekerjaan. Yang pasti kenaikannya nanti akan sesuai dengan UMK Bontang yaitu Rp 1.765.000. Harapan kami kenaikan ini signifikan dengan kinerja teman-teman 'Pasukan Kuning' di lapangan,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat di DPRD baru-baru ini, Ketua DPRD Bontang Neni Moerniaeni tegas mengungkapkan dukungannya untuk rencana kenaikan gaji "Pasukan Kuning" di atas nilai UMK. Pernyataan Neni Moerniaeni juga mendapat dukungan penuh seluruh anggota DPRD.
“Pada dasarnya kami setuju soal usulan kenaikan gaji 'Pasukan Kuning'. Karena memang sesuai dengan beban pekerjaan mereka setiap harinya. Pekerjaan di lapangan rawan terkena penyakit, terutama yang di jalanan rawan kecelakaan lalu lintas,” ungkap Neni Moerniaeni.
Guna menindaklanjuti dukungannya, Neni Moerniaeni meminta kepada DKP dan PMK Bontang segera menyusun perkiraan anggaran kenaikan gaji tersebut untuk kemudian diusulkan kembali kepada DPRD Bontang. Kendati begitu, dalam usulan harus melampirkan dasar yang jelas.
