Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indonesia. IDI dianggap Ribka tidak pernah membela dokter terutama yang ada di daerah.

"Mereka harus seminar pakai duit yang tidak sedikit sampai Rp 3 juta. Ini sangat memberatkan bagi dokter di daerah. IDI kongkalingkong dengan perusahaan obat," kata Ribka di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).

Lokakarya dan juga seminar yang mahal ini kerap dijadikan syarat pula untuk STR (Surat Tanda Registrasi) dan juga izin praktek. "IDI nggak pernah membela nasib dokter. Dokter-dokter yang di pelosok ini kalau mau memperpanjang STR dan izin syaratnya harus ikut lokakarya, seminar dan harganya mahal," ungkap Ribka.

Biaya yang mahal dan pengurusan izin yang sulit ini membuat dokter melampiaskan dendamnya kepada pasien. Ini bahaya. "Ayo kalau mau klarifikasi aku mau diklarifikasi. Kita kerahkan lagi orang-orang yang tertolak dari rumah sakit sekalian," Ribka balik mengancam. Meski demikian, Ribka tetap percaya banyak juga dokter-dokter yang idealis.

Ribka juga mengaku tidak khawatir dengan ancaman akan dikeluarkan dari keanggotaan di IDI. "Aku  tidak masalah mau dikeluarkan dari IDI. Ogah jadi anggota IDI. Kalau perlu kita bikin saja IDI tandingan," katanya.

Perseteruan antara Ribka dan IDI bermula dari pernyataan anggota Dewan yang juga pemilik rumah sakit tanpa kelas ini saat Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Rakyat Miskin Sakit Siapa Bertanggungjawab" yang bertempat di Press Room Gedung Nusantara III Kompleks DPR RI Senayan Kamis 7 Maret 2013 lalu. Saat itu Ribka menyatakan bahwa dalam banyak hal dan kesempatan dokter lebih jahat dari polisi lalu lintas.

Menyikapi itu, IDI langsung melayangkan surat protes kepada Ribka. "Dengan ini kami sampaikan bahwa pernyataan Saudara yang bernada menghinakan profesi kedokteran tersebut secara langsung telah mengakibatkan ketersinggungan bagi sebagian besar dokter di Indonesia," kata Zaenal dalam suratnya kepada Ribka.

Ribka juga diminta memberikan klarifikasi secara menyeluruh atas pernyataan tersebut. Selain ke Ribka, surat Ketua IDI juga ditembuskan ke Ketua DPR RI, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dan segenap Ketua IDI Wilayah.