Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PAN A. Muhajir menyayangkan ketidak hadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengabaikan undangan rapat dengar pendapat (RDP) DPR guna mendapatkan penjelasan seputar maraknya permainan kartel yang merugikan masyarakat saat ini.

“KPPU sudah dua kali diundang rapat tetapi entah mengapa mereka mangkir. Karenanya kami di Komisi VI akan memanggil kembali mereka,” ujar Muhajir di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa.

Sebagai wakil rakyat, menurut Muhajir, DPR sangat berkepentingan dengan persoalan praktek kartel berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat, seperti daging dan bawang, yang sangat meresahkan rakyat pada saat ini. DPR ingin mendapatkan gambaran utuh dari KPPU seputar tata niaga daging maupun bawang yang harganya terus melambung yang semuanya akibat praktek kartel.

Lebih lanjut Muhajir menuturkan bahwa negara sangat dirugikan oleh permainan kartel segelintir pengusaha ini. Ia memperkirakan negara merugi ratusan milar akibat kartel kedelai. Selain kedelai, masih banyak komoditi pangan lain yang juga terus dipermainkan seperti daging dan bawang pada saat ini.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Bulog, Natsir mansyur, ada enam komoditas pangan yang berpotensi kartel di Indonesia. Mulai dari perdagangan daging sapi hingga beras disebut-sebut dikuasai oleh beberapa pihak.

“Komoditas strategis yang berpotensi kartel, yaitu daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, beras,” ujar Natsir.

Sebagai indikasi adanya kartel itu misalnya bagaimana harga daging di Indonesia bisa sangat fluktuatif dan tidak masuk akal. Harga daging pada 2009 ke 2012 bisa meningkat sampai 100 persen. Misalnya, daging sapi yang dulu Rp 63 ribu/kg sekarang bisa lebih dari Rp 95 ribu/kg, sementara di negara asalnya hanya Rp 53 ribu/kg.

Demikian pula dengan meroketnya harga bawang putih dalam beberapa waktu terakhir, dinilai banyak kalangan sebagai gunungan masalah akibat hancurnya sistem bernegara dan berpindahnya kekuasaan negara ke tangan kartel, mafia dan sindikat pangan. Akibatnya negara tidak kuasa lagi mengontrol harga.

Pasokan bawang putih pada saat ini sepenuhnya dikuasai sindikat yang bekerjasama dengan oknum pemerintahan sehingga hal inilah yang mendorong melangitnya harga bawang putih hingga mencapai Rp.70,500/kg.

Muhajir juga mengatakan bahwa fraksinya akan mendorong KPPU agar aspek pidana serta denda diberlakukan dalam implemenrasi UU persaingan usaha.