Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin bahwa tidak ada kecurangan dalam Pilgub Jawa Barat 2013.

Untuk itu, PKS yakin Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

"Menurut saya tidak ada kecurangan dalam pilkada. Kami tetap yakin keputusan KPU tidak dibatalkan," ucap Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Agoes Poernomo kepada "PRLM", di Jakarta, Selasa (19/3).

Agoes menilai sidang sengketa Pilgub Jabar yang diajukan oleh pemohon kudu pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki merupakan hak dari penggugat dan memang memungkinkan dilakukan.

Namun, apapun keputusannya diserahkan kepada majelis hakim dengan melihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan pembela.

Ketika ditanya mengenai adanya temuan pelanggaran hak pilih pada hari pencoblosan tanggal 24 Februari 2013, Agoes mengatakan, permasalahan itu bisa dikatakan tidak terkait sengketa hasil.

"Memilih kan hak, jadi bukan kewajiban. Sementara soal hari pencoblosan jatuh pada Ahad, jamak diketahui sebagai hari libur," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, alasan mengenai hak pilih tidak cukup kuat sebagai sengketa hasil. Namun, bisa saja hal tersebut dijadikan pertimbangan hakim.

"Meskipun begitu, menurut saya itu tidak berpengaruh ke suara, karena tidak ada jaminan," ucapnya.

Lalu ketika disinggung mengenai temuan kubu Rieke-Teten terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat perbedaan data, Agoes yakin hal tersebut tidak benar. Menurut dia, sistem teknologi DPT di Jawa barat merupakan yang terbaik.

"Ketika saya ke KPUD Jabar menurut saya pendataannya terbaik di Indonesia, dibanding KPUD yang lain. Penyisiran mereka di sistem IT terbukti akurat. Kita sudah menguji sistem IT-nya bersama dengan pimpinan komisi menjelang pilkada," tuturnya.