Tahun depan, bakal ada Instruksi Presiden (Inpres) baru, yang merupakan revisi dari Inpres nomor 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan. Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Siswono Yudho Husodo, dalam Inpres terbaru harus tercakup pembelian beras dari petani sepanjang tahun.

"Harus ada cadangan sebanyak  1,2 juta ton, walau harga di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Siswono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

Untuk mengisi cadangan beras tersebut, kata Siswono, pilihannya diisi bukan dengan impor. "Pembeliannya disebar," usul mantan cawapresnya Amien Rais ini.

Menurut Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Inpres terbaru diharapkan memberikan keleluasan kepada Bulog. "Bulog harus diberi fleksibilitas. Sebab posisi Bulog kadang sulit, sering menunggu  kementerian yang lain," kata Sutarto.

Menurut Sutarto, Inpres yang lalu sama sekali tidak menyinggung Bulog. "Yang sekarang, harus  tercantum Bulog harus lakukan ini dan itu," lanjutnya.

Namun, Sutarto belum bisa memberikan bocoran Inpres baru tersebut. "Sedang digodok. Tapi dari aspek Bulog, mudah-mudahan lebih fleksibel," jelasnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjanjikan tahun depan akan keluar Inpres baru, salah satu di antaranya akan mengatur kebijakan pembelian beras dari petani tanpa melihat kualitasnya. Agar semua beras petani terserap oleh Bulog.