DPR Sarankan KRL Ekonomi Tetap Dipertahankan

Anggota Komisi V DPR, Usman Ja'far meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) menunda rencana penghapusan kereta api listrik (KRL) ekonomi jurusan Serpong dan Bekasi. Menurutnya, PT KAI belum siap menghentikan operasional KRL ekonomi seiring kerasnya penolakan masyarakat.

"Ini membuktikan PT KAI belum sepenuhnya memberi penjelasan secara terang kepada publik. Bahwa ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik yang dilakukan oleh PT KAI," ujar Usman kepada JPNN, Selasa (26/3).

Jika mengikuti proses pembahasan KRL di Komisi V DPR dengan pemerintah dan PT KAI, katanya, rencana penggantian KRL ekonomi dengan KRL AC ekonomi sebenarnya masih belum matang. Usman menilai belum ada kesiapan sepenuhnya baik soal perencanaan maupun antisipasi atas dampak penerapan kebijakan itu.

Untuk itu politisi PPP ini mengharapkan formula dan opsi kebijakan penghapusan KRL ekonomi sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu. Setelah konsep dimatangkan, lanjutnya, baru disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Situasi yang terjadi saat ini menjadi bukti PT KAI belum siap menerapkan penghapusan KRL ekonomi. Lebih baik ditunda dari pada dipaksakan berjalan dan mendapat penolakan keras dari masyarakat," pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini.

Rencana penghentian operasional KRL ekonomi sempat mendapat penolakan masyarakat. Kemarin, warga memblokir Stasiun Bekasi untuk menuntut agar KRL ekonomi tidak ditarik dan harga tiket KRL Commuter Line diturunkan.