Merasa gerah dengan seringnya harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat bergejolak tanpa kendali akibat permainan para spekulan dan kartel-kartel sehingga rakyat terus menjerit, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, A. Muhajir, meminta dilakukannya amandemen UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Melalui pembenahan perangkat hukum itu, Muhajir berharap praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat untuk berbagai komoditas kebutuhan rakyat bisa ditekan seminimal mungkin.

Saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (3/4), Muhajir menuturkan bahwa salah satu klausul penyempurnaan UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu adalah memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti pengusaha nakal.

“Dengan adanya kewenangan tersebut, maka KPPU bisa lebih bertaring dalam melakukan penindakan terhadap para pengusaha nakal yang memainkan harga-harga,” ujar anggota legislatif dari dapil Garut dan Tasik itu.

Ditegaskannya bahwa DPR pasti mendukung KPPU untuk mengoptimalkan penanganan perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam atau segala hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak dibenarkan jika ada indikasi pembentukan sistem anti persaingan.

Aria Bima menyebutkan sistem anti persaingan yang seringkali merugikan rakyat karena mereka mempermainkan harga itu misalnya kartel minyak goreng, gula, semen, monopoli tepung terigu atau bentuk kartel lainnya.

“Jangan sampai pengelolaan system perdagangan itu nanti berpotensi merugikan konsumen,” ujarnya.

Politisi PDIP itu menuturkan bahwa KPPU diharapkan bisa melakukan tindakan preventif terkait tindakan monopoli melalui peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku para pelaku usaha sehingga bisa tercipta kompetisi yang sehat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.