Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy mengimbau Pemerintah Republik Indonesia agar menerapkan kebijakan politik luar negeri yang lebih jelas, terutama kepada imigran, setelah arus pengungsi dari Myanmar terus mengalir ke berbagai daerah di Indonesia.

“Arus pengungsi dari Myanmar terus berdatangan ke Indonesia. Kemarin ada 81 orang pengungsi terdampar di Aceh, dan hari ini ada lagi 47 orang pengungsi terdampar di Serang,” kata Aboebakar Alhabsy.

Terkait hal itu, Aboebakar mengingatkan pemerintah agar memiliki sikap yang jelas terhadap nasib para pengungsi tersebut, jangan sampai mereka menjadi persoalan baru di Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap keberadaan para pengungsi dan pencari suaka tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menggambarkan, sebelumnya juga telah terjadi perkelahian antarpengungsi dari Myanmar di rumah detensi imigrasi (Rudenim) Medan, yang menewaskan delapan orang.

Kalaupun nanti ada lembaga atau negara donor yang memberikan bantuan untuk mengelola para pengungsi, ia menambahkan, jangan sampai itu terkesan mendikte Indonesia. Aboebakar mengaku, ia seing mendengar adanya peran lembaga-lembaga asing non-pemerintah yang sudah mendominasi, seolah-olah Rudenim di bawah kendali mereka. “Padahal, rudenim itu adalah lembaga negara,” tukasnya.

Penampungan para pengungsi di rudemim juga tidak menyelesaikan persoalan, karena sebenarnya bukan itu fungsinya. Rumah Detensi itu pada hakikatnya diperuntukkan untuk para pelanggar imigrasi. “Jadi kita harus segera merumuskan kebijakan luar negeri soal pengungsi dan pencari suaka,” katanya.