Untuk mengimbangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan di atas 1,6 persen, harus diimbangi dengan produktivitas.
Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, defisit APBN diperkirakan akan menyentuh level 2 persen. Karenanya, pemerintah diminta tidak tergantung utang. “Ketergantungan utang besar akan membahayakan keberlangsungan pembangunan,” kata Arif.
Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan, target defisit 1,6 persen atau senilai Rp 153,3 triliun untuk APBN 2013 sulit terjaga dengan beban subsidi BBM.
Dilarang Konsumsi BBM Subsidi
Untuk menekan anggaran BBM subsidi, DPR mendukung pemerintah melarang mobil pribadi mengkonsumsi BBM subsidi. Dana itu dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
“Rencana kenaikan harga BBM sebaiknya ditentukan dengan harga pasar. Jangan hanya dinaikkan Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Tapi roda dua dan pelat kuning tetap diberikan subsidi BBM,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial di Jakarta.
Menurut politisi PPP ini, 30 persen dari anggaran subsidi bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur pertanian guna mengejar swasembada beras. Kemudian, 30 persen lagi dialihkan untuk infrastruktur transportasi seperti MRT dan monorel dan 40 persen untuk membangun infrastruktur energi.
Namun, jika pemerintah mau memberikan sedikit keringanan bagi rakyat miskin, lanjut Fahrial, bisa mengambil 10 persen dari anggaran BBM subsidi.
“Kalau mau buat kompensasi masyarakat miskin bisa diambil 10 persen dari anggaran BBM subsidi. Tapi awas jangan dijadikan alat politik untuk menarik simpati rakyat,” warning Fahrial.